Massa Kepung PN Sampang, Kasus Syamsul Diduga Sarat Kejanggalan

- Penulis

Kamis, 16 April 2026 - 22:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sentralmerahputih.id | SAMPANG – Aroma ketidakadilan menyeruak dari ruang sidang Pengadilan Negeri Sampang. Rabu (15/4/2026), sekitar 1.000 massa dari LBH Madas Sedarah turun ke jalan, mengepung kantor pengadilan dan mengguncang opini publik.

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap dugaan cacatnya proses hukum dalam kasus yang menjerat Syamsul.

Tim kuasa hukum Syamsul membongkar fakta yang dinilai janggal dan berpotensi mencederai keadilan. Salah satunya, tidak dihadirkannya saksi penting dalam persidangan.

Kuasa hukum, Bung Taufik, secara tegas menyebut hal ini sebagai pelanggaran serius dalam proses peradilan.

“Bagaimana mungkin perkara diputus tanpa menghadirkan saksi kunci? Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bisa disebut sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan,” tegas Bung Taufik.

Menurutnya, saksi yang dimaksud adalah pihak yang memiliki barang bukti utama berupa sepeda—yang justru tidak pernah dihadirkan di ruang sidang.

Putusan Dipertanyakan, Banding Resmi Diajukan
Merasa proses hukum berjalan timpang, tim kuasa hukum langsung mengambil langkah hukum lanjutan dengan mengajukan banding.

Langkah ini dinilai sebagai upaya terakhir untuk mengoreksi dugaan kekeliruan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

“Kami sudah ajukan banding. Ini bukan hanya soal klien kami, tapi soal wajah keadilan di Sampang,” lanjut Taufik.

Dalam pernyataan yang menyulut perhatian, Taufik melontarkan kritik tajam terhadap lembaga peradilan.

“Kalau seperti ini, pantas dipertanyakan—apakah keadilan di Sampang sudah mati? Hakim disebut wakil Tuhan, tapi putusan seperti ini melukai rasa keadilan rakyat,” ucapnya lantang.

Ia bahkan menyerukan agar para hakim yang menangani perkara ini melakukan introspeksi mendalam.

Baca Juga:  Kapolres Nganjuk Hadiri Upacara HUT TNI ke-80, Wujudkan Sinergi Forkopimda Lewat Kejutan Spesial

Aksi ini juga menyinggung dugaan pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum yang dijamin dalam konstitusi :

• Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
Menjamin setiap warga negara mendapatkan kepastian hukum yang adil.

• Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:
Menegaskan kekuasaan kehakiman harus independen dan berorientasi pada keadilan.

Kuasa hukum menilai, fakta persidangan yang tidak menghadirkan saksi kunci berpotensi melanggar prinsip tersebut.

Meski jumlah massa besar dan isu yang diangkat sangat sensitif, aksi berlangsung tertib. Tidak ada kericuhan, tidak ada tindakan anarkis.

Koordinator Nasional Madas Sedarah, H. Dofir, bersama Wakil Sekretaris Umum, H. Aziz, memegang kendali penuh jalannya aksi.

“Kami turun untuk keadilan, bukan untuk membuat kerusuhan. Semua anggota kami instruksikan menjaga kondusivitas,” ujar H. Dofir.

Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri secara damai—namun meninggalkan pesan keras bagi aparat penegak hukum.

Kasus ini kini tidak lagi sekadar perkara hukum biasa. Publik mulai mempertanyakan:

• Mengapa saksi kunci tidak dihadirkan?
• Apakah ada kelalaian atau sesuatu yang lebih serius?
• Apakah putusan sudah benar-benar objektif?

Tekanan publik terus meningkat. Jika tidak ada transparansi, bukan tidak mungkin kasus ini akan berkembang menjadi isu hukum yang lebih besar di tingkat regional bahkan nasional.

Kasus Syamsul kini menjadi ujian nyata bagi integritas sistem peradilan di Sampang. Apakah hukum benar-benar berdiri di atas keadilan, atau justru tunduk pada kelemahan prosedur? Jawabannya kini ditunggu publik.

Satu hal yang pasti—gelombang perlawanan sudah dimulai. Dan sorotan tajam tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan.(*)

Berita Terkait

Proyek Pelebaran Jalan Menilo–Pandanagung–Simo Tuban Senilai Rp2,65 Miliar Disorot, Lantai Kerja Diduga Tipis dan Retak
SK Diserahkan Ketua PWI Jatim, Inilah Susunan Pengurus IKWI Jawa Timur
Locusdelictinews Genap 2 Tahun: Abdul Munif Tegaskan Media Ini Tak Bisa Diintervensi Siapa Pun
Gebyar UMKM Kali Mati Bersinar Berjalan Sukses
Diklat Pratama Resmi Ditutup, Pemuda Pancasila Jatim Siapkan Kader Tangguh dan Berintegritas
KH Tamam Apresiasi Program Polisi Bersama Masyarakat
Jaga Kondisi Psikologis Warga Binaan, Rutan Kelas I Surabaya Sediakan Wartelsuspas
Perampokan Berdarah Toko Emas Murni Jember, Ibu dan Anak Dibacok, Dua Terduga Pelaku Diburu Polisi

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:20 WIB

LKHAI, Jimly School dan FORJASI Gelar Webinar Nasional Bahas Kompetensi Hukum Bisnis, Catat Jadwalnya!

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:31 WIB

HIPMI Jatim Gandeng BYC Consulindo Perkuat Literasi Perpajakan Pengusaha di Kediri

Kamis, 23 April 2026 - 11:18 WIB

Hiswana Migas Jatim Pastikan Pasokan LPG Terkendali di Tengah Isu Kenaikan Harga

Rabu, 22 April 2026 - 19:14 WIB

Dinilai Punya Visi Nasional Kuat, Hipmi Jatim All Out Dukung Ade Jona Sebagai Ketum Hipmi Periode 2026-2029

Kamis, 2 April 2026 - 01:27 WIB

Harga Avtur Melonjak Hingga 70 Persen, INACA Desak Pemerintah Naikkan Fuel Surcharge dan TBA Tiket Pesawat

Rabu, 1 April 2026 - 20:59 WIB

Pastikan Harga Bapokting Stabil, Bapanas RI dan Polres Gresik Lakukan Sidak Pasar

Rabu, 19 November 2025 - 17:14 WIB

Tingkatkan SDM Sektor Konstruksi, Disperindag Gandeng Gapeknas Surabaya Beri Pelatihan Tukang Bangunan Gedung

Kamis, 23 Oktober 2025 - 15:08 WIB

Silaturahmi Dengan Gapeknas Surabaya, Bank Surya Artha Utama Siap Bantu Kontraktor Hadapi Penundaan Pembayaran Proyek

Berita Terbaru

BERITA POLRI

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 07:24 WIB