sentralmerahputih.id | SURABAYA – Pelaksanaan Surabaya Domino Tournament 2026 yang digelar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) bersama Higgs Games Island di Grand City Convention Hall menuai sorotan.
Turnamen berskala nasional dengan total hadiah Rp200 juta itu dipertanyakan dari sisi tata kelola dan keterbukaan akses.
Sejumlah pengurus PORDI mengaku tidak dapat memasuki area kegiatan meski mengenakan atribut resmi organisasi.
Petugas keamanan tetap melarang mereka masuk dengan alasan tidak memiliki kartu identitas panitia.
“Ini aneh. Kami bagian dari PORDI, tapi justru tidak bisa masuk. Tidak semua pengurus itu panitia,” ujar salah satu pengurus yang enggan disebutkan namanya, di sekitar lokasi, Sabtu (18/4/2026).
Kondisi serupa juga dialami wartawan yang hendak meliput. Beberapa jurnalis menyebut akses mereka dibatasi meskipun telah memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas pers.
Panitia disebut hanya mengizinkan pihak tertentu yang mengantongi ID card resmi.
Pembatasan tersebut memicu kritik terhadap profesionalisme penyelenggara, terutama karena kegiatan membawa label nasional dan melibatkan peserta dari berbagai daerah.
Sejumlah pihak menilai pengelolaan akses yang tidak inklusif berpotensi mencederai prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan event olahraga.
Selain itu, sorotan juga mengarah pada aspek kelembagaan.
Status PORDI disebut belum terdaftar sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi penyelenggaraan turnamen yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
Di tengah polemik, turnamen tetap berlangsung dengan diikuti peserta dari berbagai wilayah.
Namun, minimnya transparansi dan pembatasan akses dinilai berpotensi berdampak pada kepercayaan publik terhadap pengembangan olahraga domino di Indonesia.
Hingga berita ini ditayangkan, panitia penyelenggara maupun Ketua PORDI Jawa Timur, Muhammad Alyas, belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan yang muncul. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.(*)
