sentralmerahputih.id | TULUNGAGUNG – Satreskrim Polres Tulungagung telah melakukan penyidikan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Kapala Desa Kradenan bersama Kaur Keuangan Desa, dari hasil penyidikan tersangka ES (selaku Kepala Desa Kradinan) berkas perkara dinyatakan lengkap dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung. Sedangkan tersangka WS (Kaur Keuangan Desa Kradinan) saat ini berstatus DPO.
Perkembangan hasil penyidikan tersebut disampaikan oleh Kapolres Tulungagung AKBP Muhammat Taat Resdi yang didampingi PJU Polres dalam Konferensi Pers yang digelar di Mapolres Tulungagung, Kamis (24/4/2025).
Kapolres Tulungagung AKBP Taat Mengatakan bahwa konferensi pers hari ini disampaikan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 dan bantuan keuangan kabupaten tahun anggaran tahun 2020 yang terjadi di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Penanganan kasus korupsi sudah cukup lama berlangsung, proses penyidikannya berlangsung dua setengah tahun.
“Alhamdulillah saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung, hari ini tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung selanjutnya dilakukan persidangan,” ujar AKBP Taat.
Tersangka yang akan diserahkan ke Kejaksaan ada satu berinisial ES (60) laki laki jabatan selaku Kepala Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo.
“Ada tersangka lain berinisial WS (45) laki laki jabatan selaku Kaur Keuangan Desa Kradinan sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik namun tidak memenuhi panggilan dan sudah diterbitkan DPO (status buron),” kata Kapolres.
Modus operandi para tersangka menyalahgunakan anggaran. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 Desa Kradinan total menerima anggaran sebesar Rp3.917.816.541. Dari total anggaran tahun 2020 dan 2021 tersangka ES pada tahun 2020 mengajukan pencairan anggaran total sebesar Rp784.000.000 (didukung dengan 14 kuitansi) dan pada tahun 2021 tersangka mengajukan anggaran total sebesar Rp984.000.000 (didukung dengan 15 kuitansi).
“Total pada tahun 2020 dan 2021 tersangka mengajukan anggaran Rp1.768.000.000 untuk berbagai program kegiatan, dari total yang diajukan oleh tersangka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Tulungagung sebesar Rp743.620.928,86,” terang Kapolres.
“Tersangka melakukan tindak pidana korupsi ini dengan cara, tidak melakukan kegiatan sama sekali (kegiatan fiktif), ada juga melakukan kegiatan namun tidak sesuai RAB, ada laporan realisasi namun tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan ada yang SPJ nya masih belum selesai atau tidak dibuat karena kepala desanya tidak memiliki bukti pendukung,” sambungnya.
Dalam penyidikan tindak pidana yang melibatkan kepala desa kradinan, Satreskrim Polres Tulungagung melakukan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi dan 5 orang ahli.
“Selain pemeriksaan pada saksi, Satreskrim juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi antara lain Balai Desa, rumah kemudian melakukan penyitaan barang bukti terkait,” ujar AKBP Taat.
“Satreskrim juga melakukan penelusuran aset, ke mana saja hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka mengalir. Dari penelusuran tidak didapatkan untuk membeli aset tanah dari hasil tindak pidana, bahkan sertifikat rumah yang ditinggali tersangka sudah dijaminkan ke Bank,” sambungnya.
Hasil dugaan tindak pidana korupsi oleh tersangka digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi termasuk utang – utang.
“Pengakuan tersangka ES melakukan perbuatannya, mengaku terlilit utang karena pernah menyalon Kades namun kalah dan kemudian menyalonkan lagi menang, hasil korupsi sebagian untuk mengembalikan modal nyalon Kades,” kata Kapolres.
“Tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 8 dan pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1e jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tandas AKBP Taat. (Tyaz)
