sentralmerahputih.id | Surabaya – Desakan agar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengprov Kickboxing Indonesia (KBI) Jawa Timur segera menetapkan jadwal Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) kian menguat.
Mayoritas Pengurus Kabupaten (Pengkab) dan Pengurus Kota (Pengkot) KBI se-Jatim meminta Ir. Nurcholis Henry selaku Plt Ketua Pengprov KBI Jatim untuk segera mengambil langkah konkret sebelum masa jabatannya berakhir pada 26 Mei 2026.
Permintaan ini bukan tanpa alasan. Hingga memasuki bulan ketiga sejak penunjukan Plt, belum ada kejelasan terkait waktu pelaksanaan Musprovlub.
Padahal, secara organisasi, tugas utama Plt adalah memfasilitasi percepatan terbentuknya kepengurusan definitif melalui forum resmi tersebut.
Ketidakpastian ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius, khususnya terhadap pembinaan atlet di Jawa Timur.
Wakil Ketua Umum 2 Pengprov KBI Jatim, Sugeng Wahyu Widodo, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Ia menyebut mayoritas Pengkab dan Pengkot telah satu suara mendesak percepatan Musprovlub demi keberlangsungan organisasi dan masa depan atlet.
“Kami dari mayoritas Pengkab dan Pengkot KBI se-Jawa Timur mendesak Plt Ketua untuk segera menentukan jadwal Musprovlub. Waktu yang tersisa sangat terbatas, sementara kebutuhan organisasi semakin mendesak. Jangan sampai keterlambatan ini justru merugikan atlet,” ujar Sugeng usai pertemuan dengan KONI Jatim, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, ketidakjelasan kepemimpinan berdampak langsung pada program pembinaan. Salah satu yang paling krusial adalah belum dimulainya training camp (TC) atau pemusatan latihan bagi atlet KBI Jatim. Kondisi ini menjadi ironi di tengah persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) cabang beladiri.
“Dari seluruh cabang olahraga di Jawa Timur, hanya KBI yang belum melaksanakan TC sama sekali. Ini sangat memprihatinkan. Atlet kita membutuhkan kepastian dan program latihan yang terstruktur. Jika ini terus tertunda, maka yang menjadi korban adalah atlet itu sendiri,” tegas Sugeng.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa situasi ini dapat berdampak negatif terhadap performa atlet di ajang nasional. Tanpa persiapan yang matang, peluang meraih prestasi akan semakin menurun. Oleh karena itu, percepatan Musprovlub menjadi langkah mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.
Dukungan terhadap desakan ini juga datang dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. KONI Jatim disebut mendukung penuh langkah Pengkab dan Pengkot untuk segera mendorong pelaksanaan Musprovlub demi menjaga stabilitas organisasi dan meningkatkan prestasi atlet.
Sugeng menambahkan bahwa Musprovlub bukan hanya sekadar agenda formal, tetapi merupakan solusi strategis untuk mengakhiri ketidakpastian. Dengan terbentuknya kepengurusan definitif, diharapkan seluruh program pembinaan dapat segera berjalan optimal.
“Musprovlub adalah jalan keluar terbaik saat ini. Dengan adanya kepengurusan definitif, kita bisa langsung fokus pada pembinaan atlet dan persiapan menuju PON. Ini bukan soal kepentingan individu, tetapi masa depan olahraga Kickboxing Indonesia di Jawa Timur,” katanya.
Menjelang berakhirnya masa jabatan Plt pada 26 Mei 2026, tekanan terhadap kepengurusan sementara semakin meningkat. Pengkab dan Pengkot berharap tidak ada lagi penundaan, mengingat waktu yang semakin sempit dan urgensi yang semakin tinggi.
Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan kondisi ini akan semakin memperburuk kesiapan atlet serta mencederai semangat pembinaan olahraga di daerah.
Oleh karena itu, seluruh pihak kini menunggu langkah tegas dari Plt Ketua Pengprov KBI Jatim untuk segera menetapkan jadwal Musprovlub dalam waktu dekat.(*)
