sentralmerahputih.id | JAKARTA – Kebijakan Federasi Akuatik Indonesia yang akan memberlakukan iuran registrasi awal dan biaya tahunan keanggotaan mulai 1 September 2026 menuai penolakan dari sejumlah klub akuatik di berbagai daerah.
Sedikitnya 75 klub dan perkumpulan akuatik disebut menyuarakan keberatan terhadap kebijakan tersebut.
Dari Jawa Timur, sedikitnya 55 klub atau perkumpulan bahkan mengirimkan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi kepada KONI Pusat, Federasi Akuatik Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Penolakan itu tidak semata-mata berkaitan dengan nominal iuran.
Di balik besaran Rp50.000 untuk atlet hingga Rp1,5 juta untuk klub kategori Platinum, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, sejauh mana federasi memahami beban klub yang selama ini menjadi ujung tombak pembinaan atlet dari tingkat akar rumput?
Bagi klub, pembinaan atlet tidak berhenti pada urusan administrasi keanggotaan.
Mereka harus membiayai latihan, pelatih, kolam, perlengkapan, transportasi, kompetisi, hingga kebutuhan atlet lainnya.
Karena itu, rencana penarikan iuran justru memunculkan pertanyaan kritis di kalangan klub.
Jika klub selama ini menjadi salah satu sumber utama lahirnya atlet berprestasi, mengapa klub kembali dibebani biaya untuk berada di dalam sistem federasi?
Dari Kolam Latihan, Gelombang Penolakan Menguat
Suara keberatan dari Jawa Timur dibawa sejumlah perwakilan, di antaranya Suyanto dari SAC Sidoarjo, Anang Masruchin dari Jombang, Kistantono, dan Welly Ari Wijaya.
Suyanto yang disebut sebagai juru bicara klub dan perkumpulan akuatik Jawa Timur menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali, terutama dari sisi kondisi klub di lapangan.
“Kita yang di bawah sudah susah payah menghidupi klub atau perkumpulan. Malah disuruh bayar,” ujar Suyanto, melalui rilisnya, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan klub yang selama bertahun-tahun menjadi ruang awal pembentukan atlet.
Suyanto menjelaskan, sebelum seorang atlet masuk pemusatan latihan daerah atau nasional, mereka lebih dahulu berlatih di klub.
Di sanalah bakat ditemukan, teknik dasar dibentuk, kedisiplinan ditanamkan dan mental bertanding ditempa.
Dengan kata lain, klub merupakan bagian penting dari rantai pembinaan prestasi olahraga.
“Karena itu, penolakan terhadap iuran semestinya tidak serta-merta dibaca sebagai keengganan klub mengikuti modernisasi organisasi,” terangnya.
Menurut Suyanto, ada persoalan yang lebih substantif, yakni relasi antara federasi dan klub serta pembagian beban dalam ekosistem pembinaan olahraga nasional.
Besaran Iuran Jadi Sorotan
Berdasarkan Surat Federasi Akuatik Indonesia Nomor 434/SJN/VIII.2026 tertanggal 8 Agustus 2026 tentang Informasi Awal Iuran Registrasi Akuatik Indonesia, terdapat skema iuran tahunan bagi atlet, klub dan pelatih.
Untuk atlet, iuran ditetapkan sebesar Rp50.000 per tahun.
Sementara klub dibagi dalam sejumlah kategori berdasarkan jumlah atlet.
Kategori Silver dengan maksimal 20 atlet dikenai Rp300.000 per tahun, Gold dengan 21-99 atlet sebesar Rp500.000, Diamond dengan 100-249 atlet sebesar Rp1 juta, dan Platinum dengan sedikitnya 250 atlet sebesar Rp1,5 juta per tahun.
Adapun pelatih dikenai iuran berdasarkan jenjang.
Pelatih Muda sebesar Rp100.000, Madya Rp200.000, Utama Rp300.000 dan Internasional Rp1 juta per tahun.
Secara nominal, angka tersebut mungkin terlihat relatif kecil apabila dibandingkan dengan biaya operasional organisasi olahraga.
Namun, bagi klub yang setiap hari harus membiayai pembinaan atlet, persoalannya bukan sekadar angka iuran.
Ketika jumlah atlet bertambah, kebutuhan operasional juga meningkat.
Belum lagi biaya pelatih, sewa atau perawatan fasilitas, perlengkapan latihan, transportasi dan keikutsertaan dalam kompetisi.
Dalam kondisi tersebut, iuran federasi menjadi komponen tambahan yang tetap harus ditanggung klub.
Di sinilah perdebatan mengenai kebijakan tersebut menjadi relevan: apakah penarikan iuran sebanding dengan manfaat yang secara konkret diterima klub dan atlet?
Klub Pertanyakan Sosialisasi
Selain nominal, klub juga mempersoalkan proses sosialisasi kebijakan.
Sejumlah klub disebut masih mempertanyakan mekanisme registrasi, klasifikasi keanggotaan, metode pembayaran hingga penggunaan sistem digital dan payment gateway.
Bagi federasi, digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk membangun basis data nasional yang lebih tertib.
Namun bagi klub, sistem baru membutuhkan penjelasan yang komprehensif.
Klub perlu mengetahui bukan hanya berapa yang harus dibayar, tetapi juga apa manfaat keanggotaan tersebut, bagaimana status atlet setelah terdaftar, apa hak klub, bagaimana data digunakan, serta bagaimana dana iuran dikelola.
Tanpa komunikasi yang memadai, digitalisasi berisiko dipersepsikan bukan sebagai pelayanan, melainkan sebagai tambahan kewajiban administratif.
Padahal, modernisasi organisasi seharusnya membuat klub lebih mudah mengakses layanan federasi, bukan justru semakin terbebani oleh prosedur baru.
Penolakan Meluas ke Berbagai Daerah
Gelombang keberatan juga disebut tidak hanya datang dari Jawa Timur.
Sejumlah klub dari Sumatera Barat, Aceh, Jambi, Papua Raya, Manado, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan sejumlah daerah lainnya turut menyampaikan penolakan atau keberatan.
Jika informasi tersebut akurat, maka persoalan iuran sudah tidak lagi sebatas masalah administratif di satu daerah.
Ada persoalan yang lebih besar mengenai bagaimana federasi membangun tata kelola organisasi dengan tetap mempertahankan hubungan yang sehat dengan klub sebagai fondasi pembinaan.
Prestasi olahraga nasional tidak lahir secara instan di pelatnas.
Jauh sebelum atlet berdiri di podium dan mengenakan seragam tim nasional, ada klub, pelatih, orang tua dan komunitas yang telah mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya.
Karena itu, keberlangsungan klub menjadi bagian penting dari keberlangsungan prestasi olahraga nasional.
Digitalisasi Tidak Perlu Ditolak, Tetapi Harus Menjawab Kebutuhan Klub
Di sisi lain, penolakan terhadap iuran tidak serta-merta berarti klub menolak digitalisasi.
Digitalisasi administrasi justru dapat memberikan manfaat besar apabila dikelola secara transparan dan berorientasi pada pelayanan.
Sistem registrasi digital, basis data atlet nasional, payment gateway, penerbitan invoice dan receipt, serta sistem pengingat masa berlaku keanggotaan dapat membantu federasi membangun tata kelola yang lebih tertib.
Persoalannya adalah tujuan akhir digitalisasi tersebut.
Jangan sampai digitalisasi hanya berakhir sebagai sistem baru untuk menarik iuran, sementara persoalan mendasar pembinaan atlet tidak mengalami perubahan.
Database nasional semestinya dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi atlet, mengidentifikasi talenta, memperbaiki sistem kompetisi, memantau perkembangan atlet dan membantu penyusunan program pembinaan.
Dengan demikian, klub dapat merasakan manfaat nyata dari transformasi digital tersebut.
Federasi dan Klub Berada di Sisi yang Sama
Pada titik ini, kepentingan federasi dan klub sebenarnya tidak harus dipertentangkan.
Federasi membutuhkan database nasional dan sistem administrasi yang tertib.
Klub juga membutuhkan sistem yang jelas untuk memastikan atlet dan pelatihnya memiliki status keanggotaan yang terdata.
Federasi membutuhkan sumber pembiayaan organisasi.
Klub membutuhkan kepastian bahwa biaya yang mereka keluarkan berbanding lurus dengan pelayanan dan manfaat yang diterima.
Persoalannya adalah bagaimana mencari titik keseimbangan.
Kebijakan iuran akan lebih mudah diterima apabila disusun melalui komunikasi yang terbuka, melibatkan klub, menjelaskan manfaat secara konkret dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
Sebaliknya, apabila kebijakan hanya disampaikan melalui surat dan kemudian langsung diterapkan, resistensi di tingkat akar rumput sangat mungkin terjadi.
Bola Kini di Tangan Federasi Akuatik Indonesia
Gelombang keberatan dari klub-klub tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Federasi Akuatik Indonesia untuk membuka ruang dialog yang lebih luas.
Terlebih, kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026.
Masih terdapat ruang untuk melakukan sosialisasi, evaluasi dan mendengar masukan klub sebelum kebijakan benar-benar diterapkan secara penuh.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai Rp50.000 iuran atlet atau Rp300.000 hingga Rp1,5 juta iuran klub.
Yang dipertaruhkan jauh lebih besar: kepercayaan klub terhadap federasi.
Klub membutuhkan federasi yang hadir bukan hanya ketika atlet berprestasi, tetapi juga ketika klub kesulitan mempertahankan pembinaan.
Pelatih membutuhkan sistem yang memberikan kepastian.
Atlet membutuhkan organisasi yang mampu menciptakan jalur pembinaan yang jelas.
Dan federasi membutuhkan klub sebagai mitra untuk membangun prestasi nasional.
Sebab, sebelum seorang atlet mengibarkan bendera Merah Putih di arena internasional, ada klub yang lebih dahulu membuka pintu kolam latihan.
Ada pelatih yang berdiri berjam-jam di tepi lintasan.
Ada orang tua yang mengantar anaknya berlatih.
Ada pengurus klub yang bertahan dengan sumber daya terbatas.
Mereka bukan sekadar anggota federasi.
Mereka adalah bagian dari fondasi prestasi olahraga Indonesia.
Karena itu, jika digitalisasi benar-benar dimaksudkan sebagai babak baru tata kelola Akuatik Indonesia, transformasi tersebut semestinya tidak membuat klub semakin jauh dari federasi.
Sebaliknya, digitalisasi harus menjadi jembatan untuk memperkuat pelayanan, transparansi, pembinaan dan komunikasi.
Jangan hanya menertibkan data. Federasi juga perlu memastikan akar pembinaan tetap hidup.
Dan kini, sebelum kebijakan iuran diberlakukan, suara dari kolam latihan telah terdengar: klub meminta federasi tidak hanya menghitung besaran iuran, tetapi juga menghitung besarnya pengorbanan yang selama ini mereka keluarkan untuk melahirkan atlet-atlet Indonesia.(*)
