sentralmerahputih.id | Surabaya – Pengelolaan anggaran hibah untuk pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X 2027 mulai menjadi sorotan.
Pasalnya, muncul kabar bahwa anggaran yang semestinya diperuntukkan bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur tersebut akan diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur.
Kabar mengenai rencana pengambilalihan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov Jatim 2027 di Surabaya itu memunculkan sejumlah pertanyaan.
Terutama menyangkut pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan anggaran, hingga pihak yang paling memahami kebutuhan teknis pembinaan dan persiapan atlet.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sejumlah wartawan telah berupaya mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut kepada Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro melalui pesan WhatsApp pada Senin (9/11/2026).
Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Padahal, persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas urusan pengiriman atlet, transportasi, maupun penyediaan akomodasi selama mengikuti BK PON dan Porprov.
Sekedar informasi, untuk mekanisme persiapan atlet menuju PON, terdapat sejumlah tahapan teknis yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai sistem pembinaan olahraga prestasi.
BK PON bukan sekadar kegiatan memberangkatkan atlet untuk mengikuti pertandingan kualifikasi.
Di dalamnya terdapat proses rekrutmen, seleksi, penentuan atlet yang diberangkatkan, hingga proyeksi kekuatan kontingen untuk menghadapi PON.
Setiap cabang olahraga (cabor) memiliki mekanisme kualifikasi yang berbeda.
Sebagian menggunakan sistem pemeringkatan atau rankingisasi yang membatasi jumlah atlet berdasarkan peringkat tertentu.
Sementara cabang olahraga lainnya menerapkan sistem kuota, sehingga tidak semua atlet memiliki kesempatan mengikuti tahapan kualifikasi.
Karena itu, diperlukan proses seleksi yang terukur agar atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang dan kapasitas untuk lolos ke PON.
Selain seleksi atlet, kebutuhan peralatan pertandingan juga menjadi bagian penting dalam persiapan.
Sejumlah peralatan olahraga bersifat habis pakai, sedangkan sebagian lainnya merupakan perlengkapan permanen yang dapat digunakan hingga pelaksanaan PON.
Penggunaan peralatan secara berkelanjutan tersebut juga berkaitan dengan adaptasi atlet.
Mereka perlu membiasakan diri menggunakan peralatan yang nantinya dipakai saat bertanding di ajang PON.
Dengan demikian, persiapan tidak bisa dilakukan secara mendadak atau hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan selama BK PON.
Aspek lainnya adalah pemetaan atlet yang akan diikutsertakan dalam kualifikasi sekaligus diproyeksikan memperkuat kontingen Jawa Timur pada PON mendatang.
Dalam proses tersebut, evaluasi performa atlet menjadi sangat penting.
Sistem promosi dan degradasi harus berjalan berdasarkan kemampuan serta perkembangan prestasi masing-masing atlet.
Kebutuhan teknis semacam ini menuntut koordinasi yang kuat dengan organisasi olahraga yang memahami karakteristik setiap cabang olahraga dan rekam jejak pembinaan atlet.
Dalam konteks tersebut, KONI memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan cabang olahraga, pelatih, atlet, serta proses pembinaan prestasi.
Kemampuan melakukan pemetaan kekuatan atlet, menentukan proyeksi kontingen, hingga mengevaluasi hasil pembinaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas organisasi olahraga tersebut.
Karena itu, apabila benar terdapat rencana pengalihan pengelolaan anggaran maupun penyelenggaraan BK PON dan Porprov dari KONI kepada Dispora Jatim, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan, mekanisme penyaluran anggaran, pembagian tanggung jawab, serta pertimbangan teknis yang melatarbelakanginya.
Persoalan ini semakin penting mengingat anggaran yang digunakan merupakan uang publik.
Pengelolaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Iwan, juga belum memberikan respons atas sejumlah pertanyaan yang dikirimkan wartawan via WhatsApp pada Senin (9/11/2026) terkait pihak yang akan menerima dan mengelola dana hibah untuk BK PON dan Porprov Jatim 2027.(t1m)
