Pejabat Boleh Bejat, Tapi Jangan Pernah Bilang Indonesia Belum Merdeka!!!

- Penulis

Minggu, 16 Agustus 2026 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sentralmerahputih.id – Setiap kali peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tiba, ruang publik selalu dipenuhi berbagai ekspresi.

Ada yang mengibarkan Merah Putih dengan penuh kebanggaan, menggelar upacara, mengenang jasa para pahlawan, hingga merayakan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan masyarakat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul pula narasi yang berbeda di media sosial.

Sebagian masyarakat menyebut Indonesia seolah-olah belum merdeka karena merasa kehidupan rakyat masih jauh dari keadilan.

Bahkan, muncul ajakan untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Kekecewaan itu tentu tidak boleh dianggap remeh.

Ketika rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, ketimpangan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hukum yang dipersepsikan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, serta kebijakan publik yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu, kemarahan masyarakat adalah sesuatu yang patut didengar.

Tetapi ada satu pertanyaan yang menurut saya perlu kita renungkan bersama:

Benarkah karena buruknya perilaku sebagian pejabat negara, kemudian kita boleh mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka?

Jawabannya, tentu tidak sesederhana itu.

Jangan Samakan Pemerintah dengan Negara

Kita harus membedakan antara negara, pemerintah, dan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan.

Pemerintah dapat berganti.

Pejabat dapat berganti.

Partai politik dapat berganti.

Kebijakan dapat diperbaiki.

Bahkan rezim politik pun dapat berubah.

Tetapi Indonesia sebagai negara dan bangsa adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada mereka yang sedang duduk di kursi kekuasaan.

Jika hari ini ada pejabat yang korup, menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri, atau membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, maka yang harus dilawan adalah perilaku dan kebijakannya, bukan kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Jangan sampai kekecewaan kepada pemerintah membuat kita lupa bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hadiah dari penguasa.

Kemerdekaan ini dibayar mahal oleh para pendahulu kita.

Kemerdekaan Tidak Datang Gratis

Bayangkan kembali bagaimana para pejuang mempertaruhkan hidup mereka.

Mereka tidak memiliki media sosial.

Tidak memiliki fasilitas komunikasi modern.

Tidak mempunyai jaminan bahwa perjuangan mereka akan berhasil.

Mereka berhadapan dengan kekuatan kolonial yang jauh lebih besar.

Sebagian kehilangan harta.

Sebagian kehilangan keluarga.

Sebagian dipenjara.

Sebagian dibuang.

Dan tidak sedikit yang gugur tanpa pernah menikmati Indonesia yang merdeka.

Mereka berjuang bukan untuk mendapatkan jabatan.

Mereka tidak berperang agar kelak anak cucunya dapat menjadi pejabat dan memperkaya diri.

Mereka berjuang agar generasi setelah mereka memiliki kesempatan menentukan nasibnya sendiri.

Karena itu, ketika kita mengatakan “Indonesia belum merdeka” hanya karena kecewa terhadap perilaku sejumlah pejabat, barangkali kita perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri:

Apakah kalimat itu tidak terlalu mudah diucapkan dibandingkan pengorbanan para pahlawan yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan?

Bangsa Besar Tidak Melupakan Pahlawannya

Ada ungkapan yang sangat sering kita dengar: bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

Menghargai pahlawan bukan sekadar memasang foto mereka pada setiap bulan Agustus.

Bukan pula hanya menggelar upacara dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Menghargai pahlawan berarti menjaga hasil perjuangan mereka.

Salah satunya dengan menjaga Indonesia tetap menjadi rumah bersama.

Jika hari ini ada persoalan dalam pemerintahan, jangan kemudian kita menyimpulkan bahwa kemerdekaan tidak ada.

Justru karena kita merdeka, kita memiliki ruang untuk mengkritik pemerintah.

Karena kita merdeka, masyarakat dapat menyampaikan pendapat.

Karena kita merdeka, rakyat memiliki hak memilih pemimpin.

Karena kita merdeka, pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial.

Karena kita merdeka, masyarakat dapat berkumpul, berserikat dan memperjuangkan perubahan melalui jalur konstitusional.

Kemampuan untuk mengkritik pemerintah justru merupakan salah satu buah dari kemerdekaan itu sendiri.

Pejabat Bejat Bukan Berarti Indonesia Tidak Merdeka

Tidak bisa dipungkiri, negara ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Korupsi masih menjadi masalah.

Penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi.

Ketimpangan sosial masih terasa.

Ada kebijakan yang menuai kritik.

Ada aparat atau pejabat yang mungkin menyalahgunakan jabatan.

Ada pula kelompok yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Semua itu harus dilawan.

Tetapi mari kita menggunakan logika yang tepat.

Jika seorang pejabat melakukan korupsi, apakah Indonesia menjadi tidak merdeka?

Tidak.

Pejabat itulah yang harus diproses secara hukum.

Jika sebuah kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, apakah kemerdekaan harus dinyatakan gagal?

Baca Juga:  Pers Bukan "Londho Ireng" Melainkan Pilar Demokrasi yang Dijamin Konstitusi

Tidak.

Kebijakan itulah yang harus dikritik, diuji, diperbaiki atau bahkan dibatalkan melalui mekanisme yang tersedia.

Jika ada penguasa yang menyalahgunakan kewenangan, apakah kita harus menyerah dan menyatakan bangsa ini masih dijajah?

Tidak.

Kekuasaan yang disalahgunakan harus dilawan dengan kekuatan rakyat, hukum, pers, pendidikan politik dan partisipasi demokratis.

Bendera Merah Putih Bukan Simbol Pemerintah

Ada satu hal yang juga penting untuk direnungkan.

Merah Putih bukan milik pemerintah.

Merah Putih bukan milik presiden.

Bukan milik menteri.

Bukan milik partai politik.

Bukan milik pejabat.

Merah Putih adalah simbol negara dan identitas bangsa Indonesia.

Karena itu, ketika masyarakat kecewa kepada pemerintah, jangan sampai kemarahan kepada penguasa diarahkan kepada simbol yang justru menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

Kita boleh kecewa kepada pemerintah.

Kita boleh marah kepada pejabat.

Kita boleh mengkritik presiden.

Kita boleh menolak kebijakan.

Kita boleh melakukan demonstrasi.

Kita boleh menggunakan hak politik.

Tetapi jangan sampai rasa kecewa tersebut membuat kita kehilangan rasa hormat terhadap bangsa dan negara yang dibangun melalui pengorbanan jutaan manusia.

Kalau Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Apa yang Harus Dilakukan?

Justru di sinilah tantangan generasi sekarang.

Jika kita benar-benar melihat Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jangan berhenti pada unggahan kemarahan di media sosial.

Jangan hanya membuat status.

Jangan hanya mencaci pejabat.

Jangan hanya mengibarkan simbol kekecewaan.

Lebih jauh dari itu, masuklah ke dalam proses perubahan.

Pelajari politik.

Pahami hukum.

Kritisi kebijakan.

Gunakan hak pilih dengan cerdas.

Awasi wakil rakyat.

Bangun organisasi masyarakat yang sehat.

Dorong pendidikan politik.

Jadikan pers sebagai alat kontrol sosial.

Dan bagi mereka yang memiliki kapasitas serta keberanian, masuklah ke dunia politik untuk memperbaiki sistem dari dalam.

Sebab demokrasi tidak akan pernah berubah jika ruang politik hanya ditinggalkan kepada orang-orang yang memang ingin mempertahankan kepentingannya sendiri.

Kalau orang-orang baik memilih menjauh dari politik karena menganggap politik itu kotor, maka ruang tersebut akan semakin mudah dikuasai oleh mereka yang tidak memiliki niat memperbaikinya.

Politik tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang mengejar kekuasaan. Politik harus menjadi ruang bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kehidupan masyarakat.

Jangan Warisi Kemerdekaan, tetapi Warisi Semangat Perjuangan

Para pahlawan telah menyelesaikan satu babak perjuangan: membebaskan bangsa ini dari penjajahan kolonial.

Tugas generasi sekarang tentu berbeda.

Kita tidak lagi harus mengangkat senjata melawan penjajah asing.

Tetapi kita menghadapi tantangan lain: kemiskinan, ketimpangan, korupsi, kebodohan, disinformasi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan dan berbagai bentuk ketidakadilan.

Itulah “medan perang” generasi kita.

Maka, jika ada yang mengatakan Indonesia belum merdeka karena kecewa terhadap pemerintah, mungkin yang lebih tepat adalah mengatakan:

Indonesia memang belum sempurna.

Tetapi ketidaksempurnaan negara bukan alasan untuk meniadakan kemerdekaan.

Justru kemerdekaan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan itu.

Kita tidak perlu merendahkan perjuangan para pahlawan dengan mengatakan kemerdekaan mereka sia-sia hanya karena hari ini masih ada pejabat yang berperilaku buruk.

Sebaliknya, kita harus bertanya:

Apa yang sudah kita lakukan untuk meneruskan perjuangan mereka?

Sebab para pahlawan telah memberikan kita sebuah negara.

Kini tugas kita bukan mengatakan negara ini tidak merdeka.

Tugas kita adalah memastikan Indonesia yang merdeka menjadi Indonesia yang adil.

Dan jika ada penguasa yang menyimpang, lawan dengan keberanian.

Jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, kritik dengan data.

Jika ada korupsi, bongkar dan proses sesuai hukum.

Jika ada ketidakadilan, perjuangkan melalui jalur konstitusional.

Jika sistem politik dianggap buruk, masuklah dan ikut mengubahnya.

Karena kemerdekaan bukanlah garis akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan ke mana bangsa ini akan berjalan.

Pada akhirnya, Merah Putih harus tetap berkibar.

Bukan karena kita setuju dengan semua kebijakan pemerintah.

Bukan karena semua pejabat sudah bekerja dengan benar.

Tetapi karena Merah Putih adalah simbol perjuangan para pendahulu kita, mereka yang telah memberikan hidupnya agar kita hari ini dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka.

Kita boleh kecewa kepada pemerintah. Kita boleh keras mengkritik penguasa. Tetapi jangan pernah kecewa kepada Indonesia.

Sebab Indonesia bukan milik mereka yang sedang berkuasa. Indonesia adalah milik seluruh rakyatnya.
Penulis : Pemimpin Redaksi Sentral Merah Putih

Berita Terkait

LSM KPK Dinilai Tak Berintegritas, Ketua LPAS Soroti Tuduhan Tanpa Bukti terhadap KONI Jatim
PENGGANTIAN KAPOLRI “KOMPETENSI ABSOLUT PRESIDEN”
Pers Bukan “Londho Ireng” Melainkan Pilar Demokrasi yang Dijamin Konstitusi
Titik Balik Harapan Baru Dipundak Kepala Badan Gizi Nasional
Dapur Gizi Bukan Sapi Perah Penguasa Daerah
“Akal Sebagai Tiang Penyangga” Oleh: H. Adi Gunawan, S.H., M.A., M.H., M.Sos
Kasus Korupsi Wamen Imipas: Dr. Fachrul Razi Desak Reformasi Total Ditjen Imigrasi
Jumat Pagi dan Pilkada DPRD
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 17:59 WIB

Terus Bergerak Cepat, Polri Kembali Kirim K9, Obat-obatan dan 3,4 Ton Bantuan ke NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 - 12:11 WIB

Polri Kembali Kirim Tim SAR dan Bantuan Logistik untuk Percepat Penanganan Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 19:19 WIB

Gerak Cepat Polri Tanggap Gempa: Siang Kapolda NTT Terbang ke Sikka, Malam Ini Perkuatan Mabes Diberangkatkan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:33 WIB

Polri Perkuat Penanganan Gempa Flores, Evakuasi dan Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:31 WIB

Gempa M 7,7 Guncang NTT, Satbrimob Polda NTT Gerak Cepat Evakuasi Korban dan Buka Akses

Selasa, 3 Februari 2026 - 21:16 WIB

Tanggap Bencana, Polres Tuban Tangani Dampak Angin Puting Beliung

Selasa, 20 Januari 2026 - 22:52 WIB

Polri “All Out” Evakuasi, Hadirkan Randurlap dan Patroli Kesehatan Door to Door untuk Korban Banjir Karawang

Senin, 19 Januari 2026 - 07:22 WIB

Polisi Ngawi Bersama Warga Laksanakan Pembersihan Pasca Longsor di Kendal

Berita Terbaru