sentralmerahputih.id | JAKARTA, 30 Oktober 2026 – Polri menyiapkan siswa dari berbagai lembaga pendidikan untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo mendorong Lemdiklat Polri mempersiapkan siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Sekolah Polisi Negara (SPN), serta Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) agar menjadikan Perlinsos sebagai salah satu program dalam latihan kerja di tengah masyarakat.
Latihan kerja siswa SIP dijadwalkan mulai Oktober 2026. Sementara itu, siswa Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol akan dipersiapkan sesuai kalender pendidikan masing-masing pada bulan November 2026. Arahan tersebut disampaikan Wakapolri saat meninjau Sepolwan, didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, pada 24 Maret 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut pengarahan Menteri Sosial dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan mengenai percepatan Perlinsos di Pusdalsis Mabes Polri pada hari yang sama pukul 12.00 WIB.
Menteri Sosial menekankan pentingnya memperluas agen untuk mencapai target 48 juta keluarga terdaftar dan terverifikasi secara digital hingga 30 November 2026. Sementara itu, Luhut mendorong keterlibatan jaringan TNI-Polri untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital sekaligus menjaga keamanan dan kedaulatan data.
Wakapolri meminta Lemdiklat memanfaatkan latihan kerja sebagai ruang pembelajaran sekaligus kontribusi nyata Polri.
“Kita harus mulai dari lembaga pendidikan. Siswa yang akan turun latihan kerja kita persiapkan agar mampu menggunakan gawai, melakukan pendataan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mendukung program pemerintah,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, Perlinsos bukan sekadar tugas tambahan, melainkan salah satu program pembelajaran dalam latihan kerja. Pembekalan siswa diarahkan pada tiga kemampuan utama, yakni pengoperasian gawai dan aplikasi, pendataan, serta komunikasi dengan masyarakat.
Siswa akan dilatih menggunakan perangkat digital sebagai alat pelayanan, memahami proses pendaftaran dan pemutakhiran data, melakukan verifikasi sesuai prosedur, serta menjaga keamanan NIK dan data pribadi. Mereka juga harus mampu menjelaskan program dengan bahasa sederhana dan membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
“Yang kita ajarkan bukan hanya bagaimana mengoperasikan aplikasi. Mereka harus memahami proses pendataan, menjaga keamanan data masyarakat, dan mampu menjelaskan kepada warga dengan bahasa yang mudah dipahami,” jelas Wakapolri.
Wakapolri menegaskan, siswa hanya membantu proses registrasi, pendataan, dan pemutakhiran data. Mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.
“Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan,” tegasnya.
Menteri Sosial sebelumnya mengingatkan bahwa digitalisasi Perlinsos harus mewujudkan prinsip data akurat dan sasaran tepat. Ia juga menekankan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh membuat masyarakat tidak terdata.
“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” ujar Menteri Sosial.
Luhut menilai jaringan TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat membantu mempercepat pendataan.
“Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen bekerja sama dengan pemerintah daerah.”
Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan pembekalan tersebut sejalan dengan transformasi pendidikan Polri yang adaptif terhadap teknologi. Siswa telah terbiasa menggunakan laptop serta sistem pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) dan Learning Management System (LMS).
“Siswa sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus menjadi kompetensi kerja. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kemampuan komunikasi,” ujar Kalemdiklat.
Ia menambahkan, latihan kerja menjadi kesempatan bagi siswa untuk menguji kemampuan tersebut secara langsung, termasuk mendata dengan benar, menjelaskan program, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Wakapolri menegaskan keterlibatan siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol dalam Perlinsos merupakan bagian dari perubahan paradigma pendidikan Polri.
“Kita ingin apa yang dipelajari di lembaga pendidikan benar-benar dibawa ke lapangan. Mereka belajar kepolisian, belajar teknologi, belajar pendataan, dan belajar berkomunikasi. Semuanya harus bermuara pada pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
