sentralmerahputih.id | JAKARTA – Dalam pertemuan bersama para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi luar negeri, pada Rabu 4 Februari 2026 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen keadilan dan posisi Two-State Solution adalah Harga Mati.
Presiden juga mengatakan bahwa untuk saat ini, BOP adalah satu-satunya inisiatif aktif di meja diplomasi untuk menghentikan peperangan. Karena itu Indonesia, dengan 7 negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya, memilih untuk terlibat aktif guna mengawal proses tersebut dari dalam.
“Kalau kita ikuti penjelasan para mantan Menlu kemarin, sudah cukup jelas, bahwa Presiden sangat serius dengan posisi dan sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Jadi saya menghimbau masyarakat untuk tenang dan mengikuti perkembangan BOP,” tukas Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (5/2/2026).
Dikatakan LaNyalla, meski banyak yang mengatakan BOP akan dikendalikan Ketua BOP Donald Trump dan pengaruh PM Israel Benyamin Netanyahu, namun presiden sudah menjelaskan bahwa 8 negara berpenduduk mayoritas muslim (termasuk Indonesia di dalamnya) sudah dua kali bertemu dan membahas bagaimana sikap dan posisi mereka di dalam BOP.
“Tujuannya tentu untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek hentikan pembunuhan rakyat Gaza dan buka akses pintu masuk bantuan kemanusiaan. Itu dulu. Dan Presiden juga pragmatis, jika itu saja gagal, tentu Indonesia dan 7 negara muslim lain bisa menarik diri atau keluar dari BOP,” urai Ketua DPD RI ke-5 itu.
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo dalam penjelasannya kepada para mantan Menlu dan pegiat diplomasi menyampaikan tiga poin penting. Yaitu; Indonesia dan 7 negara muslim lainnya, wajib menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BOP, guna memastikan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace merupakan hasil konsultasi erat dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania.
Indonesia dan 7 negara muslim lainnya juga komit pada solusi dua negara (two-state solution). Presiden menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap hal tersebut tidak pernah bergeser dan menjadi harga mati. Pemerintah juga menjamin bahwa setiap langkah diplomasi, termasuk kontribusi dana dan pemikiran, ditujukan sepenuhnya untuk meringankan penderitaan rakyat di Gaza dan mencapai kemerdekaan Palestina.
Juga disampaikan bahwa diplomasi di dalam BOP bersikap pragmatis dengan memastikan posisi Indonesia dan 7 negara muslim lainnya, dengan opsi keluar yang akan diambil. Sedangkan mengenai badan ini yang berada di luar PBB, Presiden menyatakan bahwa untuk saat ini, BOP merupakan satu-satunya inisiatif aktif yang bisa menghentikan pembantaian rakyat di Gaza oleh Israel.
Para mantan Menlu dalam konferensi pers usai pertemuan mengapresiasi sikap Presiden yang sangat terbuka dalam membedah berbagai risiko, tantangan, hingga “ranjau” diplomatik yang mungkin dihadapi Indonesia ke depan. Diskusi berlangsung dua arah, di mana Presiden menerima masukan serta kritik dari para pakar sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Tanpak hadir dalam pertemuan itu sejumlah mantan Menlu, seperti Hassan Wirajuda (periode 2001–2009), Alwi Shibab (periode 1999–2001), Retno Marsudi (periode 2014-2024), Dino Patti Djalal, mantan Wamenlu yang juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), serta sejumlah pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.(*)
