sentralmerahputih.id | Surabaya – Sejumlah peristiwa penting mewarnai pemberitaan di Jawa Timur sepanjang 10–16 November 2026.
Mulai dari kejahatan kriminal yang merenggut nyawa seorang anak di Kabupaten Malang, pengungkapan jaringan judi online beromzet miliaran rupiah di Gresik, dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sidoarjo, hingga dinamika politik nasional yang turut bergema di Jawa Timur.
Di bidang keamanan dan penegakan hukum, aparat kepolisian mengungkap sejumlah kasus menonjol.
Sementara di ranah politik, perhatian publik tertuju pada pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mulai menghangatnya bursa calon pengganti, dengan nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mendapat dukungan dari kalangan Gerindra Jawa Timur.
Berikut rangkuman sejumlah peristiwa yang dirangkum redaksi selama sepekan terakhir.
1. Perampokan di Malang Tewaskan Anak 10 Tahun, Dua Pelaku Ditangkap
Kasus kriminal paling menyita perhatian terjadi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia setelah menjadi korban pencurian disertai kekerasan di rumahnya pada Kamis (12/11/2026).
Korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Hasil penyelidikan polisi mengungkap korban meninggal akibat asfiksia atau kekurangan oksigen setelah dibekap.
Polres Malang kemudian menangkap dua tersangka berinisial FYS (20) dan MY (21) pada Jumat (13/11/2026).
Ironisnya, salah satu tersangka merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang baru bebas dari penjara pada Oktober 2026. Pelaku diduga telah memetakan kondisi rumah korban sebelum menjalankan aksinya.
Kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan/atau ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Polres Gresik Bongkar Judi Online Beromzet Rp2 Miliar
Pemberantasan perjudian online juga menjadi perhatian setelah Polres Gresik mengungkap praktik judi online bermodus jual beli chip permainan Royal Dream.
Dalam pengungkapan pada Rabu (11/11/2026), polisi menangkap tiga orang yang diduga berperan sebagai admin dua situs perjudian online.
Dari hasil penyelidikan, kedua situs tersebut diperkirakan memiliki omzet hingga Rp2 miliar per bulan.
Pengungkapan ini kembali memperlihatkan bahwa praktik perjudian online masih menjadi ancaman serius, terutama karena transaksi dapat dilakukan melalui perangkat digital dan menjangkau masyarakat secara luas.
3. Dugaan TPPO di Sidoarjo, 19 Pekerja Diduga Dieksploitasi
Kasus lain yang menjadi sorotan adalah dugaan tindak pidana perdagangan orang di Sidoarjo. Polda Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing pemilik restoran sebagai tersangka.
Sebanyak 19 pekerja diduga menjadi korban eksploitasi dalam perkara tersebut, termasuk korban yang masih berusia anak.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan eksploitasi terjadi dalam hubungan kerja yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap pekerja.
Penanganan perkara tersebut sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan dan perlindungan kelompok rentan dari perdagangan orang.
4. Dua Pembawa Molotov Saat Aksi Hari Pahlawan di Surabaya Jadi Tersangka
Dinamika keamanan juga terjadi saat peringatan Hari Pahlawan di Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka setelah diduga membawa bom molotov dalam rangkaian aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Air Mancur, Alun-Alun Surabaya.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena penyampaian aspirasi di muka umum harus tetap berlangsung sesuai ketentuan hukum dan tidak membahayakan keselamatan masyarakat.
Di sisi lain, aparat kepolisian menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap aman dan tertib.
5. Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap 20 Kasus Kriminal
Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya juga mengumumkan hasil Operasi Sikat Semeru 2026 dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Dalam konferensi pers Jumat (13/11/2026), Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Irwan Kurniawan AZ mengungkapkan bahwa jajarannya berhasil membongkar 20 kasus kriminalitas dan mengamankan 29 tersangka.
Kasus yang ditangani meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, kepemilikan senjata tajam, senjata api, hingga kejahatan jalanan.
Dari pengungkapan tersebut, polisi juga mengidentifikasi dua tersangka sebagai residivis.
6. Demonstrasi Desak Pemakzulan Gibran di DPRD Jawa Timur
Beralih ke bidang politik, suasana politik nasional turut menjadi perhatian masyarakat Jawa Timur.
Puluhan orang yang tergabung dalam Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (10/11/2026).
Massa mendesak DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut dilatarbelakangi polemik persyaratan pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Perwakilan demonstran diterima Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf bersama sejumlah anggota dewan. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang di tingkat nasional.
Perlu dicatat, tuntutan pemakzulan merupakan aspirasi kelompok demonstran, bukan keputusan resmi DPRD Jawa Timur.
7. Sufmi Dasco Ahmad Muncul dalam Bursa Pengganti Gibran
Setelah pengunduran diri Gibran menjadi perhatian nasional, pembicaraan mengenai sosok pengganti Wakil Presiden mulai menghangat.
Salah satu nama yang mencuat adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dukungan terhadap Dasco disampaikan Gerindra Jawa Timur. Bupati Jember sekaligus Ketua PD TIDAR Jawa Timur, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menilai Dasco memiliki kapasitas sebagai sosok stabilisator dalam pemerintahan.
Dukungan tersebut menjadi salah satu perkembangan politik menarik karena memperlihatkan mulai munculnya aspirasi dari kekuatan politik daerah mengenai figur yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, dukungan Gerindra Jawa Timur belum menjadikan Dasco sebagai calon resmi. Penentuan dua nama pengganti Wakil Presiden tetap menjadi kewenangan Presiden untuk diajukan kepada MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, dinamika bursa calon Wapres masih terbuka dan keputusan akhirnya berada dalam mekanisme ketatanegaraan.
8. Khofifah dan DPRD Jatim Sepakati APBD 2027
Di tingkat pemerintahan daerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp1,09 triliun yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Pembahasan APBD tersebut menjadi salah satu agenda penting karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2027.
Kesepakatan eksekutif dan legislatif selanjutnya memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Catatan Akhir: Keamanan dan Politik Sama-Sama Menjadi Sorotan
Rangkaian peristiwa selama sepekan tersebut memperlihatkan dua persoalan besar yang masih menjadi perhatian masyarakat Jawa Timur, yakni keamanan dan dinamika politik.
Di bidang kriminalitas, kasus kekerasan yang menewaskan anak di Malang menjadi peringatan serius bahwa keamanan lingkungan dan perlindungan terhadap anak masih membutuhkan perhatian lebih.
Pengungkapan judi online, dugaan TPPO, serta berbagai kejahatan jalanan juga menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya melalui penindakan sesaat.
Sementara di bidang politik, pengunduran diri Gibran dan munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa pengganti menjadi ujian bagi soliditas pemerintahan Prabowo.
Aspirasi politik dari daerah patut diperhatikan, tetapi proses pengisian jabatan harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan ketentuan konstitusi.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabar tentang banyaknya tersangka yang ditangkap atau ramainya manuver politik elite.
Masyarakat membutuhkan rasa aman, kepastian hukum, pemerintahan yang transparan, serta kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat.(red)






