sentralmerahputih.id | Surabaya – Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) baru dalam kepemimpinan Dr. Sudaryono, B.ENG., M.M., M.B.A., dimaknai sebagai titik balik pemulihan kepercayaan publik dan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis, bukan sekedar janji kosong atau angin surga.
Namun langkah ini mencerminkan komitmen moral pemimpin untuk mengutamakan hak rakyat dan memastikan efisiensi anggaran negara demi kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI AD (Pur) H. Prabowo Subianto, mengenai evaluasi mendasar terhadap program prioritas nasional, khususnya perbaikan tata kelola, evaluasi data penerima manfaat, dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta terhindar dari kegagalan struktural masa lalu.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh para praktisi hukum
Surabaya, yakni H. Adi Gunawan, S.H., M.A., M.H., M.Sos, Leonard Sirait, S.H., M.H.dan Adhyaksa Yustisia Wicaksana, SH.
Sebagai warga negara Indonesia mendukung program kebijakan pemerintah, dengan ini menyampaikan urun rembug berupa surat kajian filosofis dan usulan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan maksud dan tujuan memberikan arah kebijakan berbasis nilai keadilan sosial, membangun benteng integritas sejak tahap perencanaan dan belajar dari kesalahan tata kelola program bantuan sosial masa lalu.
Adi Gunawan, menyampaikan, bahwa Program MBG tidak sekadar menjadi instrumen peningkatan gizi dan pencegahan tengkes (stunting), tetapi juga merupakan manifestasi keadilan sosial dan penggerak ekonomi kerakyatan.
Oleh karena itu, kami mengusulkan kerangka tata kelola operasional dengan landasan sebagai berikut:
1. Landasan Filosofis Kedaulatan Rakyat.
Filosofis Kedaulatan Rakyat
Bahwa keadilan sosial dan kedaulatan pangan dalam program MBG harus diposisikan sebagai “pacman” atau penggerak utama yang menyerap dan menyambungkan seluruh potensi hasil tani, peternak, dan nelayan lokal di masing-masing wilayah.
Penyediaan makanan harus berbasis pangan lokal guna memastikan keadilan distribusi ekonomi, bukan sekadar membagikan makanan. Prioritas utama harus diberikan kepada kelompok masyarakat bawah (desil terbawah) dan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, sebagaimana ditekankan oleh pemerintah.
Kesimpulan: Bahwa rakyat bukan hanya sekedar objek penerima, melainkan poros utama program, sehingga rakyat kecil dapat berperan aktif dalam penyedia bahan baku serta melibatkan dapur komunitas swadaya/warung lokal dan bukan konglomerat.
Filosofis Kebersihan Jiwa (Anti Korupsi Absolut)
Semua pihak memahami makna bahwa hak anak adalah suci, sehingga ada sebuah keyakinan jika memotong atau mengkorupsi dana MBG adalah tindakan merampas hak tumbuh dan berkembang generasi masa depan.
Transparansi anggaran wajib dibuka hingga level rupiah perporsi lewat sistem digital terintegrasi dan melibatkan pastisipasi publik dan komite sekolah dalam memonitor distribusi harian.
2.Tata Kelola Operasional yang Bersih dan Anti-Korupsi (Good Governance).
Bahwa untuk mencegah celah korupsi, pemborosan, atau penyalahgunaan anggaran perporsi, usulan operasional mencakup:
Digitalisasi dan Transparansi Anggaran, yakni seluruh transaksi dan insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menggunakan sistem digital yang terintegrasi (e-katalog atau sistem pelaporan real-time) untuk memudahkan audit dan transparansi publik.
Sistem Rantai Pasok Terbuka (Open Procurement), yakni pengadaan bahan baku dapur bermitra langsung dengan koperasi tani, nelayan, dan UMKM setempat, sehingga memotong rantai distribusi yang rawan dimonopoli atau disalahgunakan.
3.Pengawasan dan Partisipasi Publik.
Bahwa dengan merespons evaluasi nasional dan potensi tantangan di lapangan, pengelolaan dapur mitra harus melibatkan pengawasan berlapis. Kami mengusulkan adanya pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan reguler untuk menjamin tata kelola yang bersih dan efektif, serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat setempat untuk melaporkan penyimpangan kualitas maupun kuantitas makanan.
4.Sintesis Evaluasi (Belajar dari Masa Lalu).
Pengalaman dari tata kelola bantuan sosial terdahulu sering runtuh karena birokrasi berbelit, sentralisasi berlebih dan lemahnya verifikasi data.
Solusi MBG baru dengan menerapkan asas desentralisasi terkendali, yakni anggaran ditransfer langsung ke ekosistem pelaksana lokal dengan pengawasan ketat dari masyarakat dan berbasis teknologi untuk memotong rantai pungli.
Sekali lagi Adi Gunawan tegaskan bahwa usulan kajian filosofis ini kami sampaikan sebagai kepada Kepala BGN Baru adalah sebagai bentuk dukungan terhadap program kebijakan pemerintah, Program MBG ini dapat berjalan efektif, tepat sasaran, memberikan multiplier effect yang nyata bagi ekonomi rakyat, serta bebas dari praktik korupsi.
Adi Gunawan dan tim berharap pemerintah yang diwakili oleh Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., sebagai Panglima Pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN), bersedia membuka ruang evaluasi berkala, sehingga dapat membangun kepercayaan publik pada integritas birokrasi.
Adi Gunawan dan timnya berdoa semoga Kakanda Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., beserta jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) senantiasi dibimbing, dilindungi serta diridhoi oleh Tuhan Allah Swt., dalam setiap langkah menjalankan amanah rakyat Indonesia.(*)
