sentralmerahputih.id | BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Kesehatan serta seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro di Ruang Banggar, Selasa (5/05/2026). Dalam forum tersebut, dewan tidak hanya mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BLUD, tetapi juga menyoroti tajam kualitas layanan kesehatan di tingkat Puskesmas.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan bahwa upaya peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyoroti keluhan yang kerap muncul terkait prosedur rujukan yang dinilai berbelit dan menyulitkan pasien.
“Pelayanan terbaik adalah kunci. Keluhan masyarakat itu biasanya saat minta surat rujukan dianggap angel (sulit). Ini harus segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit ketika membutuhkan penanganan lanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, persepsi negatif terhadap layanan Puskesmas harus menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Bojonegoro, Dwi Setyorini, S.KM., MHSM, memaparkan kondisi terkini fasilitas layanan kesehatan. Dari total 35 Puskesmas yang ada, sebanyak 26 telah berstatus rawat inap, sedangkan 9 lainnya masih melayani rawat jalan.
Ia juga menjelaskan perkembangan Puskesmas Tanjungharjo yang direncanakan naik status menjadi rawat inap. Namun, operasional penuh masih terkendala persoalan perizinan lahan.
“Untuk Tanjungharjo sudah kami siapkan di lokasi baru untuk rawat inap. Namun, saat ini operasional penuh masih terkendala izin karena sebagian lahan masih berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kami sedang berproses mengubah status tersebut melalui Feasibility Study (FS) yang ditargetkan selesai awal 2026,” jelasnya.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh, tidak hanya dalam peningkatan PAD, tetapi juga pembenahan kualitas layanan kesehatan agar lebih mudah diakses, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(Bud)
