sentralmerahputih.id | SURABAYA – Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2026–2031 di Hotel Regantris Surabaya, Senin (13/4/2026), tidak sekadar seremoni organisasi.
Momentum ini berubah menjadi panggung pernyataan sikap keras atas kondisi penegakan hukum dan krisis integritas yang dinilai kian mengkhawatirkan di Indonesia.
Ketua DPP LPKAN Indonesia, H. R. Mohammad Ali Zaini, menegaskan organisasinya tidak akan tinggal diam menghadapi praktik penyimpangan dan tekanan terhadap aktivis hukum.
“Ini bukan seremoni. Ini deklarasi sikap. Ketika integritas diperdagangkan dan keberanian menjadi langka, kita harus memilih: diam atau berdiri. Dan LPKAN memilih berdiri,” tegasnya dalam pidato yang lugas.
Ia menyoroti meningkatnya ancaman terhadap aktivis hukum sebagai sinyal bahaya serius bagi demokrasi dan supremasi hukum.
“Ketika aktivis hukum diserang, diteror, bahkan dibungkam, itu bukan sekadar peristiwa. Itu peringatan bahwa kebenaran masih dianggap ancaman,” ujarnya.
Dalam suasana yang sarat pesan moral, Ali Zaini menegaskan LPKAN tidak boleh mengambil posisi aman.
“LPKAN tidak boleh jadi penonton. Tidak boleh jadi alat. Tidak boleh jadi kompromi. Kalau takut tekanan, jangan bicara integritas,” katanya.
Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan DPP LPKAN Indonesia Nomor 01/I/SK/DPP-LPKAN/IV/2026 yang menetapkan kepengurusan baru DPD LPKAN Jawa Timur dengan Mohammad Syarifudin Abdillah sebagai ketua.
Kepada jajaran pengurus yang baru dilantik, ia mengingatkan bahwa jabatan tersebut bukan simbol kehormatan, melainkan amanah berat yang sarat risiko.
“Ini bukan kebanggaan. Ini beban sejarah. Anda akan diuji, ditekan, bahkan mungkin diserang. Di situlah integritas Anda diuji,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, dalam rangka memperkuat peran pengawasan, LPKAN menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat—tidak hanya mengawasi, tetapi juga menyuarakan aspirasi publik, mengawal kebijakan, serta memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.
Dalam kesempatan yang sama, jajaran LPKAN menekankan bahwa pengawasan harus berbasis data, investigasi, serta berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Organisasi juga diingatkan untuk tetap independen dan steril dari kepentingan politik praktis.
“Sekali masuk politik praktis, selesai. Kepercayaan publik runtuh,” ujar Ali Zaini.
Ketua DPD LPKAN Jawa Timur, Mohammad Syarifudin Abdillah, menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Harapannya kita bisa menjalin sinergi yang positif, konstruktif, dan solutif, sehingga kehadiran LPKAN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Timur,” katanya.
Selain itu, LPKAN juga mendorong pembukaan kanal pengaduan masyarakat serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan tidak parsial.
Menutup pernyataannya, Ali Zaini menegaskan bahwa sejarah hanya mencatat keberanian, bukan kenyamanan.
“Sejarah tidak mencatat orang yang aman. Sejarah mencatat orang yang berani. Jangan takut, jangan ragu, dan jangan pernah mundur dari kebenaran,” pungkasnya.
Pelantikan yang dirangkai dengan forum talkshow ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran LPKAN Indonesia sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial dalam mengawal kinerja aparatur negara di tengah tantangan integritas yang semakin kompleks. (*)
