sentralmerahputih.id | Surabaya – Dunia aktivisme mahasiswa di Jawa Timur kembali tercoreng. Publik dikejutkan dengan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan dua orang oknum aktivis mahasiswa terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Insiden ini mencoreng wajah pergerakan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai garda moral dalam perjuangan rakyat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Polda Jawa Timur menangkap dua tersangka pemerasan pada Sabtu (19/7).
Modusnya adalah ancaman mobilisasi aksi demonstrasi besar-besaran pada 21 Juli 2025 apabila permintaan sejumlah uang sebesar Rp 50 juta tidak dikabulkan.
Tidak hanya itu, kedua oknum tersebut juga diduga mengancam akan menyebarluaskan skandal pribadi pejabat terkait, yakni dugaan perselingkuhan.
Beruntung, kasus ini berhasil digagalkan oleh kepolisian sebelum berkembang lebih jauh. Meski demikian, dampaknya terhadap ruang aktivisme mahasiswa tidak bisa dianggap remeh.
Tindakan nir-etika yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai aktivis ini jelas bertentangan dengan nilai, norma, dan etika gerakan mahasiswa yang selama ini menjunjung tinggi idealisme perjuangan bersama rakyat.
Menyikapi kejadian ini, Pengurus Wilayah SAPMA Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Timur menyatakan keprihatinan mendalam dan mengambil sikap tegas.
Wakil Ketua PW SAPMA PP Jatim, M. Agung Rizky, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah penegak hukum dalam mengungkap lebih dalam kasus ini dan membongkar jaringan serupa yang masih berkeliaran.
“Kami yakin ini hanyalah satu dari banyak kasus yang belum terungkap. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang merusak nama baik gerakan mahasiswa,” tegas Agung dalam pernyataannya, Kamis (25/7/2025).
SAPMA PP Jatim juga mengajak seluruh organisasi kemahasiswaan untuk tetap solid dan waspada terhadap segala bentuk “pengkondisian” yang mencemari ruang pergerakan.
Dalam situasi seperti ini, kata Agung, solidaritas dan integritas menjadi benteng utama untuk menjaga kemurnian gerakan mahasiswa.
Selain itu, SAPMA PP Jatim menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dijadikan tameng bagi pejabat dan elit kekuasaan untuk menutup praktik-praktik menyimpang lainnya.
“Kami akan tetap tegak lurus membela hak-hak rakyat dan melawan segala bentuk penyelewengan, termasuk korupsi. Jangan ada yang berlindung di balik kasus ini untuk menjadikan ruang aspirasi sebagai area steril dari kritik,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, SAPMA PP Jatim menyerukan agar perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan tetap berpihak kepada rakyat, seraya meneriakkan semangat kebangsaan:
“Pancasila! Pancasila! Pancasila! Merdeka!”(*)
