sentralmerahputih.id | BOJONEGORO – Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada 2026, Polres Bojonegoro memperkuat kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 di halaman Mapolres Bojonegoro, Rabu (4/11/2026) pagi.
Apel tersebut melibatkan unsur lintas instansi, mulai dari Wakapolres, pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, Kodim 0813 Bojonegoro, Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim, hingga anggota Polres Bojonegoro. Kegiatan ini juga diikuti Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan serta RSB Wahyu Tutuko.
Usai apel, AKBP Yenni Diarty didampingi Wakapolres dan PJU melakukan pemeriksaan pasukan sekaligus mengecek kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Pemeriksaan meliputi peralatan pendukung, perahu, hingga kendaraan bermotor untuk memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi siap digunakan saat dibutuhkan.
Kapolres menegaskan lima langkah penting yang harus menjadi pedoman seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Pertama, memetakan wilayah rawan bencana dan mengaktifkan kembali desa tangguh bencana.
Kedua, menyusun serta melaksanakan mitigasi risiko sedini mungkin guna mengurangi potensi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur.
Ketiga, memastikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana agar selalu dalam kondisi siap pakai.
Keempat, menyosialisasikan jalur evakuasi serta menyiapkan lokasi penampungan sementara yang aman bagi masyarakat terdampak.
Kelima, memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektoral dengan didukung prosedur operasional standar yang jelas dalam penanganan bencana.
“Kami sudah memerintahkan para Kapolsek untuk segera melaksanakan pemetaan wilayah atau kawasan rawan bencana dan mitigasi apabila terjadi,” ujar AKBP Yenni Diarty di sela kegiatan.
AKBP Yenni menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Kehadiran negara melalui seluruh unsur terkait sangat penting untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana.
“Tentunya tanggung jawab dalam penanggulangan bencana ini kita punya prinsip tidak boleh underestimate. Seluruh kekuatan, sumber daya harus kita maksimalkan,” tegasnya.
AKBP Yenni juga mengingatkan seluruh unsur yang terlibat agar tidak mengedepankan ego sektoral maupun membiarkan keterlambatan respons saat bencana terjadi.
Koordinasi yang solid, kesiapan personel, dan dukungan peralatan harus menjadi satu kesatuan dalam penanganan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu demi melindungi keselamatan masyarakat. (Bud)
