PW SAPMA PP Jatim Desak Penghentian Penahanan Ijazah Siswa oleh Sekolah

- Penulis

Senin, 14 April 2025 - 14:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sentralmerahputih.id | Surabaya – Praktik penahanan ijazah oleh sejumlah sekolah di Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik.

Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Nasional Pendidikan, sedikitnya terdapat 400 ijazah siswa yang hingga kini masih ditahan pihak sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan.

Nilai tunggakan tersebut bervariasi, mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp8 juta per siswa.

Menanggapi kondisi ini, Pimpinan Wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (PW SAPMA) Pemuda Pancasila Jawa Timur menyuarakan keprihatinan yang mendalam.

Ketua PW SAPMA PP Jatim, Arderio Hukom, SH, M.Kn, pihaknya mendesak seluruh satuan pendidikan di wilayah Jawa Timur untuk segera menghentikan praktik penahanan ijazah tersebut.

“Ijazah adalah dokumen negara dan merupakan hak mutlak siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya. Tidak boleh ada syarat administratif maupun keuangan yang menghalangi siswa untuk memperoleh hak tersebut,” tegas Arderio dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (14/4/2025).

PW SAPMA PP Jatim menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang secara tegas melarang penahanan ijazah oleh sekolah-sekolah.

Baca Juga:  Pastikan Layanan Prima, Kadindik Jatim Tinjau Langsung Sarpras Pendidikan di Mojokerto

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut, PW SAPMA PP Jatim juga menginstruksikan kepada seluruh Pengurus Cabang SAPMA kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk aktif mengawal implementasi di lapangan dan segera berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan jika ditemukan pelanggaran.

“Penahanan ijazah berpotensi menjadi bentuk maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak sekolah. Kami mendorong agar penyerahan ijazah dilakukan tanpa pungutan tambahan. Bahkan jika diperlukan, ijazah dapat langsung dikirim ke alamat rumah siswa,” tambahnya.

PW SAPMA PP Jatim berharap agar seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, dinas pendidikan, maupun institusi sekolah, dapat segera mengambil langkah konkret dan tegas. Hal ini penting agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang dan hak-hak pendidikan para siswa tetap terlindungi secara maksimal. (red)

Berita Terkait

KASBI Jatim Bongkar Potensi Korupsi SPMB 2026, Desak Kapolda Kawal Tanpa Kompromi
Kadindik Jatim Saksikan MoU PT Indobismar dengan 137 SLB, Perluas Akses Magang bagi Siswa Berkebutuhan Khusus
Pimpin Sertijab Kepala SMAN 5 Taruna Brawijaya, Kadindik Jatim Tekankan Kolaborasi dan Karakter Disiplin
Polri Resmikan Laboratorium Sosial Sains di Akpol, Dorong Transformasi SDM dari Reaktif ke Proaktif
Taruna Akpol Gelar Penyuluhan Mudik Aman dan Sosialisasi Layanan 110 di Daan Mogot
Kapolres Jombang Ajak Pelajar Siapkan Diri Menuju Indonesia Emas 2045 dan Hindari Kenakalan Remaja
Gubernur dan Kapolda Jatim Resmikan Sarana Prasarana SMAN 2 Taruna Bhayangkara di Banyuwangi
Pastikan Ribuan Santri Mudik Aman, Polres Magetan Gelar Ramp Check dan Cek Kesehatan Sopir di Ponpes Al-Fatah Temboro
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:18 WIB

Muaythai Naik Kelas, Erick Thohir Puji LaNyalla: Lihai Bangun Olahraga dari Grassroots

Minggu, 2 Agustus 2026 - 19:17 WIB

Resmi! Bali Tuan Rumah Semifinal dan Final Piala Presiden 2026, Hadiah Juara Naik Jadi Rp8 Miliar

Minggu, 2 Agustus 2026 - 19:15 WIB

Renovasi Kolam Renang Kertajaya Belum juga Selesai, Ketua POSSI Jatim: Saya Pasrah!

Minggu, 2 Agustus 2026 - 16:51 WIB

Penataran Wasit, Juri dan Pelatih Muaythai Indonesia Dibuka, Empat Tenaga IFMA Hadir di Jakarta

Minggu, 2 Agustus 2026 - 16:50 WIB

Gelar Sertifikasi IFMA, LaNyalla: PBMI Bangun SDM Muaythai Berstandar Dunia

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:11 WIB

Dalam Forum Internasional, Prof. Yusril dan Wakapolri Serukan Penguatan Kerangka Hukum Global untuk Lindungi Perempuan dan Anak dari TPPO

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:02 WIB

LaNyalla Dorong Skema 4P Wujudkan TKDN Maritim Nasional

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:13 WIB

Usut Tuntas Kematian Sutrimo! Anggota Panja Komisi III DPR RI Dukung Polda Metro Jaya Segera Buka Tabir Kasus

Berita Terbaru