sentralmerahputih.id | Surabaya – Ribuan massa dari berbagai organisasi massa (ormas) di Jawa Timur (Jatim) siap menghadang eksekusi rumah di Jalan Dr Soetomo Nomor 55, Surabaya yang dijadwalkan pada Kamis (27/2/2025). Mereka menilai kasus ini sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang didukung oleh praktik mafia tanah dan mafia peradilan.
Sejumlah ormas itu antara lain, dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim, Forum Komunikasi Pejuang dan Pemerhati Agraria dan Lingkungan (FKPPAL), PSHT, LIRA serta sejumlah elemen masyarakat lainnya. “Kami siap menghadang eksekusi ini. Kami menduga ada mafia hukum dan mafia peradilan dalam proses eksekusi ini,” kata Pembina GRIB Jaya Jatim, drg David Andreasmito, Selasa (26/2/2025).
Kasus ini bermula dari kepemilikan lahan oleh Laksamana Soebroto Joedono, yang mendapatkan izin menempati rumah tersebut dari TNI AL pada tahun 1972. Setelah membeli rumah itu melalui proses pelepasan resmi dari TNI AL, hak kepemilikan kemudian diwariskan kepada TKD yang hingga kini masih menempatinya dan telah memenuhi semua persyaratan administratif. Termasuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Namun, sengketa muncul ketika DHT mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Gugatan yang diajukannya hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) akhirnya dimenangkan TKD.
Persoalan semakin rumit ketika SHGB yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai tanah negara pada 23 September 1980 ternyata diperjualbelikan. Awalnya, DHT menjual SHGB tersebut kepada istrinya, THT yang kemudian menjualnya kepada RDS.
Menurut catatan hukum, RDS pernah mengajukan gugatan terhadap TKD.Namun gugatannya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Bahkan, TKD terbukti melakukan pemalsuan dalam penerbitan Akta Jual Beli terkait rumah tersebut, yang berujung pada penerbitan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Jatim pada 8 Juli 2013.
Meski demikian, RDS tetap menjual dokumen SHGB yang telah dinyatakan tidak sah tersebut kepada HW. HW kemudian mengajukan gugatan baru terhadap TKD di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan dinyatakan sebagai pemilik sah oleh majelis hakim.
GRIB Jaya Jatim dan koalisi elemen masyarakat berencana melaporkan majelis hakim yang menangani kasus ini ke Komisi Yudisial (KY). “Kami akan melaporkan ketiga majelis hakim PN Surabaya ke KY karena putusan mereka dinilai tidak mempertimbangkan bukti formil dan materiil secara objektif. Ini adalah bukti nyata betapa mafia peradilan masih beroperasi dan merusak sistem hukum di Indonesia,” imbuh Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo.
Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengajukan permohonan audiensi dengan Komisi III DPR RI untuk mengungkap secara rinci dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Pihaknya berharap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat mengambil tindakan tegas terhadap praktik mafia tanah dan mafia peradilan yang semakin merajalela.
“Jika pemerintah tidak segera turun tangan, maka kasus serupa akan terus terjadi dan rakyat kecil akan selalu menjadi korban. Kami tidak akan tinggal diam dan akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan,” pungkasnya.
