API Kecam Pernyataan PWI Kabupaten Bogor Soal UKW dan Dewan Pers, Dinilai Berpotensi Menyesatkan Publik

- Penulis

Sabtu, 11 Juli 2026 - 17:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA – Asosiasi Pewarta Indonesia (API) melayangkan kritik keras terhadap pernyataan yang disampaikan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor dalam kegiatan Safari Jurnalis di Desa Kemang, Kabupaten Bogor, Kamis (9/7/2026).

API menilai pernyataan yang menyebut aktivitas peliputan tanpa sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan tanpa keterkaitan dengan Dewan Pers berpotensi pidana, serta adanya ajakan untuk menolak jurnalis yang belum bersertifikat, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan kalangan insan pers.

Ketua Umum API, Moch Syamsul Arifin, menegaskan bahwa profesi wartawan dan kemerdekaan pers telah dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, UKW merupakan instrumen peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan, namun bukan syarat yang menentukan seseorang dapat atau tidak dapat menjalankan aktivitas jurnalistik.

“Kami menilai perlu adanya pelurusan terhadap informasi yang berkembang. Uji Kompetensi Wartawan merupakan sarana peningkatan kualitas profesi, bukan instrumen untuk membatasi hak seseorang dalam menjalankan aktivitas jurnalistik sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Pers,” ujar Syamsul Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (11/7/2026).

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan wartawan yang belum mengikuti UKW dapat dipidana hanya karena menjalankan tugas jurnalistik.

Menurut Syamsul, pemahaman yang tidak utuh terhadap regulasi pers berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat dan dapat menghambat semangat kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi.

“Dewan Pers maupun UKW harus dipahami sebagai instrumen peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. Jangan sampai dipersepsikan sebagai alat untuk membatasi hak meliput atau menghalangi seseorang menjalankan profesi jurnalistik,” katanya.

Baca Juga:  Implementasikan Kesiapan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Polres Mojokerto Kota Gelar Latpraops Ketupat 2026

API Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Atas polemik tersebut, API meminta agar pernyataan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum pers segera diklarifikasi kepada publik.

Organisasi tersebut juga mendorong adanya edukasi yang lebih komprehensif terkait regulasi pers kepada seluruh insan pers agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang berpotensi memicu polemik di lapangan.

Dalam pernyataannya, API menyampaikan beberapa poin, antara lain meminta adanya pelurusan informasi kepada publik, penjelasan terbuka terkait pernyataan yang menimbulkan kontroversi, serta penguatan pemahaman mengenai fungsi UKW dan Dewan Pers dalam ekosistem pers nasional.

API menegaskan bahwa UKW dan keberadaan Dewan Pers merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia, bukan untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh dan menyampaikan informasi.

Kebebasan Pers Dijamin Undang-Undang

Dalam sistem hukum Indonesia, kemerdekaan pers diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi tersebut menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sementara itu, program Uji Kompetensi Wartawan yang selama ini dilaksanakan berbagai organisasi pers bersama Dewan Pers bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas, serta standar kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari PWI Kabupaten Bogor terkait pernyataan API maupun polemik yang berkembang pasca kegiatan Safari Jurnalis tersebut.(*)

Berita Terkait

Proyek Pelebaran Jalan Menilo–Pandanagung–Simo Tuban Senilai Rp2,65 Miliar Disorot, Lantai Kerja Diduga Tipis dan Retak
SK Diserahkan Ketua PWI Jatim, Inilah Susunan Pengurus IKWI Jawa Timur
Locusdelictinews Genap 2 Tahun: Abdul Munif Tegaskan Media Ini Tak Bisa Diintervensi Siapa Pun
Gebyar UMKM Kali Mati Bersinar Berjalan Sukses
Diklat Pratama Resmi Ditutup, Pemuda Pancasila Jatim Siapkan Kader Tangguh dan Berintegritas
KH Tamam Apresiasi Program Polisi Bersama Masyarakat
Jaga Kondisi Psikologis Warga Binaan, Rutan Kelas I Surabaya Sediakan Wartelsuspas
Perampokan Berdarah Toko Emas Murni Jember, Ibu dan Anak Dibacok, Dua Terduga Pelaku Diburu Polisi
Tag :
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Jumat, 2 Oktober 2026 - 13:20 WIB

LKHAI, Jimly School dan FORJASI Gelar Webinar Nasional Bahas Kompetensi Hukum Bisnis, Catat Jadwalnya!

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:31 WIB

HIPMI Jatim Gandeng BYC Consulindo Perkuat Literasi Perpajakan Pengusaha di Kediri

Kamis, 23 April 2026 - 11:18 WIB

Hiswana Migas Jatim Pastikan Pasokan LPG Terkendali di Tengah Isu Kenaikan Harga

Rabu, 22 April 2026 - 19:14 WIB

Dinilai Punya Visi Nasional Kuat, Hipmi Jatim All Out Dukung Ade Jona Sebagai Ketum Hipmi Periode 2026-2029

Kamis, 2 April 2026 - 01:27 WIB

Harga Avtur Melonjak Hingga 70 Persen, INACA Desak Pemerintah Naikkan Fuel Surcharge dan TBA Tiket Pesawat

Rabu, 1 April 2026 - 20:59 WIB

Pastikan Harga Bapokting Stabil, Bapanas RI dan Polres Gresik Lakukan Sidak Pasar

Rabu, 19 November 2025 - 17:14 WIB

Tingkatkan SDM Sektor Konstruksi, Disperindag Gandeng Gapeknas Surabaya Beri Pelatihan Tukang Bangunan Gedung

Kamis, 23 Oktober 2025 - 15:08 WIB

Silaturahmi Dengan Gapeknas Surabaya, Bank Surya Artha Utama Siap Bantu Kontraktor Hadapi Penundaan Pembayaran Proyek

Berita Terbaru

BERITA POLRI

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Kamis, 19 Nov 2026 - 07:24 WIB