sentralmerahputih id | TUBAN – Proyek pelebaran jalan yang membentang dari Desa Menilo hingga ruas Pandanagung–Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, mulai menuai sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh CV Sugih Jaya Abadi (CV SDA) dengan nilai kontrak sebesar Rp2.652.968.384,25 dari pagu anggaran Rp2.687.600.000 tersebut menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah indikasi persoalan pada tahapan pengerjaan di lapangan.
Sorotan muncul setelah awak media melakukan pemantauan langsung pada Sabtu (14/11/2026). Dalam pantauan tersebut, kondisi lantai kerja yang menjadi bagian awal konstruksi terlihat tidak merata. Pada beberapa titik, lapisan lantai kerja tampak tipis hingga permukaan tanah di bawahnya masih terlihat. Bahkan, sejumlah bagian yang telah dikerjakan juga menunjukkan adanya retakan meskipun proyek belum selesai.
Temuan visual tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan serta kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Berdasarkan papan informasi yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan proyek pelebaran jalan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban.
Saat dikonfirmasi di lokasi, konsultan pengawas proyek menjelaskan bahwa lantai kerja seharusnya memiliki ketebalan 5 sentimeter dengan lebar 50 sentimeter.
“Untuk ketebalan lantai kerjanya 5 cm, Mas, sedangkan lebarnya 50 cm,” ungkap konsultan pengawas tersebut.
Namun, berdasarkan pengamatan awak media, terdapat sejumlah bagian yang secara visual diduga belum mencapai ketebalan sebagaimana disampaikan. Kondisi retakan pada beberapa titik juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan penjelasan teknis dari pihak pelaksana maupun pengawas.
Ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai dugaan ketidaksesuaian ketebalan dan munculnya retakan tersebut, konsultan pengawas belum bersedia memberikan penjelasan.
“Masih ada senior saya, Mas, jadi saya tidak berhak memberikan jawaban,” ujarnya.
Upaya konfirmasi berikutnya dilakukan kepada mandor proyek melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (14/11/2026). Namun, mandor tersebut justru mengarahkan awak media untuk menghubungi seseorang bernama Yan.
“Sampean temui Pak Yani saja,” jawab mandor tersebut.
Menindaklanjuti arahan itu, awak media kemudian menghubungi YN melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan mengenai kapasitas dan keterlibatannya dalam proyek tersebut, mengingat namanya beberapa kali disebut sebagai pihak yang perlu ditemui ketika media hendak melakukan konfirmasi di lapangan.
Namun, YN menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penjelasan mengenai pekerjaan tersebut.
“Saya tidak mempunyai kapasitas apa-apa dan kalau mau konfirmasi ke sini,” tulis YN melalui pesan WhatsApp.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp2,65 miliar, kualitas pelaksanaan proyek tersebut tentu menjadi perhatian publik. Terlebih, pekerjaan infrastruktur jalan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, serta standar mutu konstruksi yang berlaku.
Sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penjelasan antara lain kesesuaian ketebalan lantai kerja dengan spesifikasi, penyebab munculnya retakan sebelum pekerjaan rampung, serta langkah pengawasan dan evaluasi terhadap bagian pekerjaan yang diduga tidak memenuhi ketentuan teknis.
Meski demikian, temuan secara visual di lapangan belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan spesifikasi. Diperlukan pemeriksaan teknis dan pengukuran secara langsung oleh pihak berwenang untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Publik juga berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan proyek, terlebih pekerjaan tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Sugih Jaya Abadi selaku pelaksana, konsultan pengawas senior, maupun Dinas PUPR Kabupaten Tuban belum memberikan penjelasan resmi secara substantif mengenai temuan tersebut.
Redaksi Redaksi sentralmerahputih.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun Dinas PUPR Kabupaten Tuban untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara proporsional demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(Bud)
