sentralmerahputih.id | Jakarta – Setelah tertunda selama 18 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri para wakil ketua DPR serta anggota dari seluruh fraksi.
Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Komisi III DPR RI, Puan meminta persetujuan anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, yang kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, pengesahan regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia.
Penindakan terhadap pelaku kejahatan tidak lagi hanya berorientasi pada hukuman penjara, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat melalui pengembalian aset hasil tindak pidana.
Menurutnya, selama ini penegakan hukum masih menghadapi kendala ketika pelaku kejahatan menyembunyikan, memindahkan, atau mengalihkan hasil kejahatan ke berbagai bentuk kekayaan lainnya.
Melalui undang-undang ini, negara memiliki instrumen hukum untuk menelusuri dan mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui mekanisme pengadilan.
Pengesahan tersebut mengakhiri proses legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun.
Pembahasan di Komisi III DPR RI dimulai sejak Agustus 2025 dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat.
Berdasarkan substansi undang-undang yang disetujui DPR, terdapat sembilan poin penting yang perlu diketahui masyarakat.
1. Perampasan aset tanpa putusan pidana
Salah satu ketentuan paling penting adalah mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Mekanisme ini dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diketahui identitasnya.
Namun, mekanisme tersebut tetap harus melalui proses pengadilan. Jaksa Pengacara Negara wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas berkaitan dengan tindak pidana.
2. Menyasar berbagai jenis kejahatan
Ruang lingkup perampasan aset tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi.
Regulasi ini juga mencakup sejumlah kejahatan lain, antara lain:
– Narkotika dan psikotropika.
– Terorisme dan pendanaan terorisme.
– Perdagangan orang.
– Penyelundupan manusia.
– Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
– Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
3. Aset yang dapat dirampas
Negara dapat mengambil alih aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dialihkan atau diubah bentuknya.
Selain itu, aset yang digunakan untuk melakukan kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset sah milik pelaku dalam kondisi tertentu untuk menggantikan hasil kejahatan yang tidak ditemukan juga dapat menjadi objek perampasan.
4. Ada batas nilai aset untuk mekanisme tanpa putusan pidana
Dalam ketentuan perampasan aset tanpa putusan pidana, nilai aset yang dapat dimohonkan untuk dirampas paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh.
Ketentuan ini menjadi salah satu batasan dalam penerapan mekanisme NCB.
5. Pemblokiran dan penyitaan harus melalui prosedur
Undang-undang mengatur mekanisme penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan aset dengan batas waktu serta persyaratan perizinan pengadilan.
Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Pengaturan batas waktu tersebut dimaksudkan agar tindakan terhadap aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
6. Aset di luar negeri juga dapat ditelusuri
Negara dapat meminta bantuan untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di luar negeri.
Apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat mengamankan aset lain di Indonesia milik atau yang dikuasai pihak bersangkutan dengan nilai setara sesuai ketentuan undang-undang.
7. Melindungi pihak ketiga yang beritikad baik
UU ini juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik.
Mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai mekanisme yang diatur.
Dengan demikian, aset milik masyarakat yang diperoleh secara sah tidak semestinya dirampas hanya karena memiliki hubungan transaksi dengan pihak yang sedang berperkara.
8. Pemeriksaan pengadilan dibatasi 60 hari
Pemeriksaan permohonan perampasan aset di pengadilan dibatasi paling lama 60 hari.
Upaya hukum terhadap putusan dilakukan melalui kasasi yang bersifat final dan mengikat, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.
9. Pengelolaan aset dan pengawasan independen
Undang-undang mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Badan tersebut bertugas mengelola aset yang dirampas negara.
Selain itu, dibentuk badan pengawas independen yang beranggotakan lima orang dan dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.
Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan juga dapat dikenai sanksi administratif, etik, maupun pidana.
Belum Langsung Berlaku
Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tidak serta-merta langsung diterapkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 74, undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Artinya, pemerintah masih harus menyelesaikan tahapan pengundangan dan pembentukan lembaga yang diperlukan sebelum seluruh ketentuan dapat dijalankan.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru dalam pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan ekonomi di Indonesia.
Namun, efektivitas penerapannya akan sangat bergantung pada transparansi proses hukum, independensi pengawasan, serta kepastian perlindungan terhadap hak masyarakat dan pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana.(her)






