“Kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon” Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka
sentralmerahputih.id | Banten – Kebijakan pemerintah menetapkan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memicu polemik.
Persoalan ini semakin menyita perhatian setelah muncul wacana pemindahan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten tersebut ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Di tengah kontroversi penetapan wilayah pertambangan itu, Hashim Djojohadikusumo, yang memimpin Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, mengemukakan wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.
Alasan yang mengemuka adalah upaya menyelamatkan satwa langka tersebut dari potensi bencana alam, khususnya ancaman tsunami akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Namun, wacana tersebut justru memunculkan pertanyaan besar.
Mengapa satwa yang selama ini menjadi ikon konservasi Banten harus dipindahkan dari habitat aslinya, sementara kawasan tempat mereka hidup seharusnya mendapatkan perlindungan maksimal?
Bagi sebagian masyarakat Banten, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi, melainkan rumah alami Badak Jawa yang keberadaannya menjadi kebanggaan daerah.
Karena itu, gagasan relokasi tersebut menuai penolakan dan kekhawatiran akan masa depan populasi badak yang tersisa.
Kecurigaan publik semakin menguat karena wacana pemindahan badak muncul berdekatan dengan penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan.
Sejumlah pihak mempertanyakan apakah kebijakan konservasi dan penetapan wilayah pertambangan tersebut memiliki keterkaitan kepentingan.
Bahkan, muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa pemindahan badak berpotensi membuka ruang bagi kepentingan eksploitasi sumber daya mineral, termasuk potensi emas di sekitar kawasan tersebut.
Penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa juga disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
Dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026), Rieke secara tegas menyatakan keberatannya terhadap rencana pemindahan satwa langka tersebut.
Menurutnya, upaya pelestarian seharusnya dilakukan dengan menjaga dan memperbaiki habitat asli, bukan justru memindahkan satwa dari lingkungan yang selama ini menjadi rumahnya.
“Itu badak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,” ujar Rieke.
Tak hanya menyoroti persoalan konservasi, Rieke juga mempertanyakan penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon.
Ia mendesak pemerintah melakukan penelusuran secara terbuka terhadap dasar penetapan wilayah tersebut.
Bahkan, Rieke meminta pemerintah segera mencabut keputusan Menteri ESDM yang menetapkan wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan.
“Kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Di sisi lain, Kementerian ESDM melalui juru bicaranya, Dwi Anggia, memberikan penjelasan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
Menurut ESDM, wilayah yang masuk dalam penetapan WUP hanya sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional, bukan kawasan konservasi itu sendiri.
Kementerian juga menjelaskan bahwa penetapan tersebut memiliki riwayat panjang sejak usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 dan kembali diproses melalui kebijakan pertambangan pada 2017 serta 2022.
ESDM menegaskan penetapan WUP bukan berarti izin untuk melakukan aktivitas penambangan.
Hingga 17 November 2026, pemerintah menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan, baik di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya.
Polemik Ujung Kulon kini menghadirkan dua persoalan besar yang membutuhkan transparansi pemerintah.
Pertama, kepastian perlindungan habitat Badak Jawa yang populasinya sangat terancam punah.
Kedua, kejelasan tujuan dan dampak penetapan wilayah usaha pertambangan di sekitar kawasan konservasi.
Wacana pemindahan satwa dilindungi seharusnya didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar pertimbangan administratif atau asumsi ancaman bencana.
Begitu pula penetapan wilayah pertambangan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlangsungan ekosistem laut, serta kepentingan masyarakat pesisir.
Jangan sampai atas nama mitigasi bencana dan tata kelola sumber daya alam, justru muncul kebijakan yang menimbulkan persoalan baru bagi kelestarian lingkungan.(red)






