sentralmerahputih.id | JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) serta anak perusahaan dan kontraktor kerja sama pada periode 2018-2023.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar, kasus ini berawal dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina untuk memprioritaskan pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
Namun, aturan tersebut tidak dilaksanakan secara tepat.
“Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor,” kata Harli kepada wartawan di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Dalam pelaksanaannya, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta dan PT Pertamina, melalui sub-holdingnya yaitu Integrated Supply Chain (ISC) atau PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), diduga berusaha menghindari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya pada saat proses penawaran.
Hal ini dilakukan dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Jadi, mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya. Bahwa minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang dilakukan ekspor dengan alasan COVID-19 karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang,” ucapnya.
PT Pertamina diduga tidak memenuhi kewajibannya untuk memprioritaskan pemanfaatan minyak bumi dalam negeri.
Alih-alih memanfaatkan kilang minyak dalam negeri, PT Pertamina justru melakukan impor minyak.
Sementara itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, yaitu mengekspor minyak pada waktu yang sama.
“Namun pada waktu yang sama, PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah dikilang, harus digantikan dengan minyak mentah impor yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah,” jelasnya.(*)
