PT PLN (Persero) terus berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan berkualitas bagi masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur
sentralmerahputih.id | SURABAYA – Dalam upaya meningkatkan keandalan kelistrikan di wilayah Jawa Timur, PT PLN (Persero) melalui unitnya PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) yang dipimpin oleh General Manager I Njoman Surjana D. melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Hukum dalam rangka upaya percepatan pembangunan dan Pengamanan Aset Proyek Strategis Nasional.
Kegiatan ini ini bertujuan dalam rangka memonitor dan mengevaluasi terkait proses pendampingan hukum dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berada di Provinsi Jawa Timur.
Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Asisten Perdata Tata Usaha dan Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan di hadiri oleh Pimpinan beserta tim Kantor Kejaksaan Negeri Kota Surabaya, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik, dan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi.
Ditemui dalam kegiatan ini, General Manager PT PLN (Persero) UIP JBTB, I Njoman Surjana D. mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri beserta tim yang telah memberikan dukungan penuh dan andil dalam pendampingan hukum penyelesaian proyek ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Timur.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jawa Timur yang telah banyak membantu PT PLN (Persero) khususnya PT PLN (Persero) UIP JBTB dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya dalam proses pendampingan hukum. Kami memohon dukungan dan sinergi antara PT PLN (Persero) UIP JBTB yang telah berjalan dengan baik ini terus berlanjut dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Timur ini, dan dapat berjalan sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku,” ujar I Njoman Surjana D.
Sementara itu, Asisten Perdata Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bangkit Sormin, SH., MH, menyatakan bahwa pendampingan hukum yang diberikan merupakan bentuk nyata peran Kejaksaan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.
“Proyek Strategis Nasional di bidang infrastruktur ketenagalistrikan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kejaksaan siap hadir untuk memberikan bantuan hukum agar proyek berjalan dengan baik, serta bebas dari hambatan hukum,” tegas Bangkit.
Kegiatan ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan penyampaian laporan perkembangan proyek serta isu-isu hukum aktual di lapangan, guna merumuskan langkah tindak lanjut dan penguatan kolaborasi ke depan.
Sinergi dan kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kepatuhan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan secara aman dan transparan, mencegah terjadinya potensi permasalahan hukum sejak dini, dan mendukung pengembangan energi yang andal dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur.
Dengan semangat dan sinergisitas ini, PT PLN (Persero) terus berupaya menerangi negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal, berkualitas, dan transparan. (Tyaz)
