sentralmerahputih.id | Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut sekaligus menandai langkah formal Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029, di tengah polemik persyaratan pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut setelah menerima Gibran dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani kepada wartawan.
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, niat tersebut muncul di tengah dinamika dan polemik hukum terkait dokumen pendidikan Gibran yang berkembang melalui proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari kontroversi mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut kembali mengemuka setelah putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran menjadi perhatian publik.
Situasi semakin berkembang setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses politik yang dapat mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden.
Namun, sebelum agenda rapat paripurna DPR untuk membahas pengumuman usulan HMP digelar pada Kamis (12/11/2026), DPR memutuskan membatalkan rapat tersebut.
Pada hari yang sama, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Pasca-penyerahan surat tersebut, MPR akan menindaklanjuti proses pengunduran diri sesuai ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila jabatan Wakil Presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR.
MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih Wakil Presiden pengganti.
Hingga berita ini ditulis, belum ada nama resmi calon pengganti Gibran yang diumumkan pemerintah.
Pengunduran diri tersebut menjadi perkembangan politik penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sekaligus membuka babak baru dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.(her)
