sentralmerahputih.id | SURABAYA – Dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta mempercepat implementasi program prioritas nasional menuju visi Indonesia Emas 2045, Perwakilan Kemendukbangga/ BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026, Kamis (9/4/2026) di Surabaya.
Kegiatan bertema “Transformasi Kemendukbangga/BKKBN Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” ini diikuti peserta dari unsur OPD KB kabupaten/kota, kepala Bappeda kabupaten/kota, kabag organisasi kabupaten/kota, pimpinan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, ketua tim kerja, mitra kerja, serta jajaran Perwakilan BKKBN Jatim.
Turut hadir sebagai narasumber Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Plt. Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto, mengatakan Rakorda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya sekaligus menyatukan langkah strategis pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2026.
“Pada hari ini kita melaksanakan Rakorda Program Bangga Kencana di Jawa Timur yang juga dihadiri unsur pemerintah provinsi. Tujuannya mengevaluasi program tahun sebelumnya sekaligus menyatukan langkah pelaksanaan program tahun 2026 agar berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komitmen dan kolaborasi lintas sektor pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota menunjukkan hasil nyata.
Salah satunya, capaian Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur telah mencapai angka 1,96. Selain itu, angka stunting juga berhasil ditekan menjadi 14,7 persen dari sebelumnya berada di atas 17 persen pada 2023.
Menurutnya, pemerintah daerah juga telah menyusun peta jalan pembangunan kependudukan dan keluarga sebagai bagian dari penguatan implementasi program kependudukan berkelanjutan.
Sukamto menambahkan, Kemendukbangga/BKKBN turut mendukung program prioritas Presiden melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Penyaluran melalui SPPG sudah mencapai 64 persen. Tim Pendamping Keluarga sebagai ujung tombak di lapangan juga berperan aktif, jumlahnya mencapai 93.729 orang dan sebagian sudah terlibat dalam distribusi program MBG untuk kelompok 3B,” jelasnya.
Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan multisektor.
Selain faktor gizi, pernikahan usia dini masih menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di beberapa wilayah, termasuk kawasan Tapal Kuda dan sebagian wilayah Malang Raya.
Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, yang mewakili Gubernur Jawa Timur menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya peningkatan kualitas keluarga dan percepatan penurunan stunting.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur pasti mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat. Berbagai program percepatan peningkatan kualitas keluarga terus dilakukan, termasuk penurunan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor,” katanya.
Ia menambahkan, upaya percepatan tersebut juga menjadi bagian dari target kinerja utama pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen pembangunan daerah.
“Masih ada beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Karena itu, koordinasi antar-OPD provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat agar program berjalan selaras dan saling mendukung,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Sufi Agustini, menambahkan bahwa penurunan angka stunting di Jawa Timur merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat melalui program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan keluarga.
“Tahun ini angka stunting sudah turun sekitar 14 persen. Kami optimistis melalui penguatan sosialisasi, advokasi, serta pendampingan pada ibu hamil terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, angka tersebut dapat terus ditekan,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan pemahaman pasangan usia subur mengenai kesehatan keluarga menjadi kunci penting dalam menurunkan risiko stunting secara berkelanjutan di Jawa Timur.
Melalui Rakorda Program Bangga Kencana 2026 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(*/pjr)
