Promosi Doktor, Muhammad Nabil Tawarkan Model IPAD, Kebijakan Anti-Doping untuk Lindungi Atlet Indonesia

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sentralmerahputih.id | SURABAYA – Kebijakan anti-doping di Indonesia perlu mengedepankan perlindungan hukum bagi atlet.

Penjatuhan sanksi terhadap atlet yang terbukti menggunakan zat terlarang tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman. Aspek keadilan, proporsionalitas, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi juga harus menjadi bagian dari sistem penanganan pelanggaran doping.

Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok penelitian Muhammad Nabil dalam ujian terbuka Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), Senin (16/11).

Melalui disertasi berjudul “Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia”, Nabil yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur ini menawarkan model kebijakan Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD).

Model ini menekankan pentingnya kebijakan anti-doping yang terintegrasi, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak atlet tanpa mengabaikan integritas olahraga.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak.

Dalam prinsip tersebut, atlet bertanggung jawab memastikan tubuhnya bebas dari zat terlarang.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya zat terlarang, atlet dapat dikenai sanksi meskipun tidak selalu mengetahui bahwa zat tersebut masuk dalam daftar terlarang.

Menurut Nabil, penerapan prinsip tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Penjatuhan sanksi semestinya mempertimbangkan konteks setiap perkara, tingkat kesalahan atlet, serta bukti yang tersedia.

Berdasarkan penelitiannya terhadap sanksi yang dijatuhkan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Nabil menyoroti kecenderungan pemberian sanksi dalam kasus doping yang umumnya berkisar dua hingga empat tahun.

Padahal, pelanggaran doping memiliki latar belakang yang beragam.

Ada kemungkinan atlet mengonsumsi obat, suplemen, atau produk tertentu tanpa mengetahui kandungan zat terlarang di dalamnya.

Dampak sanksi doping juga sangat besar. Atlet tidak hanya berpotensi kehilangan kesempatan bertanding, tetapi juga gelar, medali, bonus, hingga karier profesional. Bahkan, pelanggaran dapat berdampak terhadap tim, cabang olahraga, dan reputasi negara.

Dalam disertasinya, Nabil mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam implementasi kebijakan anti-doping di Indonesia.

Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, infrastruktur pengujian, edukasi, hingga penegakan hukum.

Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya sinkronisasi daftar zat terlarang (prohibited list) dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Produk obat, pangan, herbal, suplemen, maupun produk farmasi yang telah memiliki izin BPOM ternyata belum tentu bebas dari kandungan zat yang masuk dalam daftar terlarang anti-doping.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan atlet, terutama ketika mereka mengonsumsi produk tanpa memahami kandungannya.

Karena itu, diperlukan koordinasi antara IADO dan BPOM untuk menyelaraskan informasi zat terlarang sekaligus menyediakan panduan yang mudah dipahami atlet.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan fasilitas pengujian doping. Indonesia belum memiliki laboratorium pengujian yang tersertifikasi World Anti-Doping Agency (WADA).

Akibatnya, pengujian tertentu masih harus dilakukan di luar negeri.

Kondisi ini berdampak terhadap biaya pemeriksaan dan lamanya waktu pengujian.

Padahal, kecepatan serta keakuratan hasil pemeriksaan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi atlet.

Nabil juga menyoroti persoalan kemandirian kelembagaan anti-doping, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keamanan data pribadi dan privasi atlet, termasuk kewajiban pelaporan keberadaan atau whereabouts.

Dari sisi penegakan hukum, keterbatasan pemahaman atlet terhadap regulasi anti-doping juga menjadi persoalan.

Tidak semua atlet memahami prosedur pemeriksaan, hak-hak dalam proses penanganan perkara, maupun mekanisme mengajukan keberatan dan banding.

Karena itu, pendampingan hukum dinilai penting agar proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berlangsung objektif, transparan, serta sesuai prinsip negara hukum.

Sebagai solusi, Nabil menawarkan model IPAD atau Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping.

Model ini dibangun berdasarkan semangat olahraga atau spirit of sport, yang mencakup nilai fair play, play true, kejujuran, sportivitas, serta penghormatan terhadap hukum dan etika.

Baca Juga:  Operasi Patuh Semeru 2025, Polres Mojokerto Edukasi Pelajar Tertib Lalin dan Berbagi Helm Gtatis

Kebijakan anti-doping, menurutnya, harus mengintegrasikan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, transparansi, dan keterlibatan atlet (athlete’s voice).

Dalam aspek regulasi, diperlukan harmonisasi antara ketentuan nasional, khususnya Undang-Undang Keolahragaan, dengan standar internasional yang tertuang dalam World Anti-Doping Code (WADC).

Selain itu, perlu diperjelas batas antara pelanggaran anti-doping yang bersifat disipliner administratif dan penegakan hukum pidana.

Pelanggaran aturan anti-doping pada dasarnya perlu ditangani melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan IADO dan WADC, tanpa serta-merta mengkriminalisasi atlet.

Model IPAD juga menawarkan dua pendekatan perlindungan hukum, yakni preventif dan represif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan kepada atlet. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mewajibkan atlet mengikuti dan lulus pendidikan anti-doping melalui program Anti-Doping Education and Learning (ADEL).

Sementara itu, pendekatan represif menekankan penjatuhan sanksi yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

Sanksi juga harus disertai pembinaan sehingga atlet tetap memperoleh kesempatan mengikuti program latihan dan pengembangan kemampuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak kalah penting adalah pendampingan hukum dan psikologis bagi atlet yang menghadapi perkara doping.

Program rehabilitasi dan reintegrasi diperlukan agar atlet memiliki kesempatan membangun kembali karier setelah menjalani sanksi.

Nabil juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian kelembagaan anti-doping, khususnya IADO sebagai lembaga pengganti Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI).

Kemandirian tersebut mencakup aspek anggaran, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, penanganan perkara, hingga penegakan aturan anti-doping.

Penguatan kelembagaan juga perlu melibatkan organisasi olahraga, seperti KONI, Komite Olimpiade Indonesia, dan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, termasuk dalam perlindungan atlet disabilitas.

Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menyelaraskan daftar zat terlarang, meningkatkan edukasi, serta memperkuat pengawasan dan penanganan kasus doping.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pengujian doping di dalam negeri menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia perlu mengembangkan laboratorium pengujian yang memenuhi standar internasional dan memperoleh sertifikasi WADA.

Kerja sama global juga perlu diperluas, mencakup pengujian doping, pengembangan teknologi, intelijen, investigasi, penegakan hukum, edukasi, dan pelatihan.

Salah satu rekomendasi utama penelitian Nabil adalah perlunya penyesuaian penerapan prinsip strict liability.

Prinsip tanggung jawab mutlak tetap penting untuk menjaga integritas olahraga, tetapi penerapannya tidak seharusnya bersifat seragam untuk seluruh kasus.

Penilaian perkara doping perlu mempertimbangkan konteks, tingkat kesalahan, serta keandalan bukti dan hasil pengujian.

Atlet juga harus memperoleh akses terhadap pendampingan hukum, kesempatan mengajukan banding, dan proses pemeriksaan yang transparan.

Selain itu, asas praduga tidak bersalah perlu diperhatikan dalam proses penanganan perkara.

Pemeriksaan harus didukung prosedur pengujian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nabil turut merekomendasikan pemulihan nama baik bagi atlet yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam rekomendasinya, ia merumuskan sembilan aspek perlindungan melalui konsep Catur Dharma Nawa Proteksi.

Konsep tersebut mencakup diferensiasi penerapan strict liability berdasarkan kasus per kasus, penguatan asas praduga tidak bersalah, regulasi yang adil dan proporsional, kemandirian kelembagaan, edukasi, pendampingan hukum dan psikologis, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemeriksaan doping yang objektif dan transparan.

Melalui model IPAD, kebijakan anti-doping diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pemberantasan penggunaan zat terlarang, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan masa depan atlet Indonesia.

Sebab, menjaga integritas olahraga tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada atlet yang melanggar.

Sistem anti-doping juga harus memastikan atlet memperoleh edukasi, perlindungan, proses hukum yang adil, serta kesempatan memperbaiki diri dan kembali berkarier di dunia olahraga.(*)

Berita Terkait

GSN Bersama BNNK Pasuruan Gelar Sosialisasi P4GN di SPPG Cobanblimbing Wonorejo
Meriah! Grand Final Lomba Senam Kreasi Wali Murid SDN Sambikerep I Surabaya Jadi Ajang Pererat Silaturahmi
Untag Surabaya Gandeng KONI Jatim, Siapkan Beasiswa Atlet Berprestasi
Polresta Sumenep Ajak Pelajar Cerdas dan Bertanggung Jawab Hadapi Era Kecerdasan Buatan
Polres Jombang Sosialisasikan Pemanfaatan AI Secara Bijak kepada Pelajar SMA PGRI 1 Jombang
Polres Jombang Edukasi Literasi AI kepada Pelajar SMK 1 Muhammadiyah Jogoroto
KASBI Jatim Bongkar Potensi Korupsi SPMB 2026, Desak Kapolda Kawal Tanpa Kompromi
Kadindik Jatim Saksikan MoU PT Indobismar dengan 137 SLB, Perluas Akses Magang bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 10:55 WIB

Kapolresta Sidoarjo Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Pelestarian Lingkungan melalui Green Policing

Senin, 16 November 2026 - 10:54 WIB

Amankan 29 Tersangka Curanmor, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kembalikan Motor Korban Tanpa Biaya

Senin, 16 November 2026 - 10:53 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026 Dimulai, Kapolda Jatim Tekankan Keselamatan Pengguna Jalan

Senin, 16 November 2026 - 09:25 WIB

Kapolres Jombang Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Semeru 2026, Siapkan Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Jaga Kekhusyukan Ibadah Umat Nasrani, Kapolres Magetan Gelar Patroli Minggu Kasih di GPPS ELSADAY

Minggu, 15 November 2026 - 19:40 WIB

Kedepankan Pendekatan Humanis, Polres Ponorogo Amankan Haul H.R. Djimat Hendro Soewarno Tahun 2026

Minggu, 15 November 2026 - 19:39 WIB

Polres Blitar Siapkan 378 Personel Pelayanan Keamanan Pilkades Serentak 2026

Minggu, 15 November 2026 - 19:38 WIB

Kapolda Jatim Kunjungi Ponpes Walisongo, Perkuat Sinergi dengan Ulama di Situbondo

Berita Terbaru