sentralmerahputih.id | Surabaya – Program bantuan 5 juta per RW yang digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya menuai sorotan dari berbagai pihak, terutama dalam konteks alur distribusi dan akses anggaran.
Berbagai pihak mempertanyakan siapa saja nantinya yang akan memperoleh manfaat dari program tersebut dan siapa yang akan melakukan fungsi pengawasan.
Menanggapi hal tersebut, Kitaro Desmonda Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Taruna Merah Putih (TMP) Kota Surabaya mengusulkan skema alternatif agar pelaksanaan program bisa dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan.
“Surabaya punya angka demografis yang dipenuhi oleh anak-anak muda metropolitan dan melek teknologi. Dengan budaya urban tersebut, mengapa tidak mencoba sistem yang lebih transparan seperti E-Musrenbang?” katanya, Jumat (10/4/2026).
Kitaro menambahkan, dengan sistem digital yang transparan, siapapun bisa turut mengusulkan dan memonitor program di masing-masing RW secara real time.
Sehingga Pemerintah Kota Surabaya melalui perangkatnya cukup melakukan supervisi dan kurasi untuk menentukan program apa yang paling dibutuhkan dan harus dieksekusi.
“Misalnya, masing-masing pemuda di batas usia tertentu diberi hak untuk log in ke akun E-Musrenbang dan dapat memberikan usulan sesuai RW-nya. Dengan demikian, tren digitalisasi demokrasi bisa berjalan dan diwadahi oleh Pemkot secara konkret,” imbuhnya.
Diketahui, Kota Surabaya punya sejarah sebagai kota terdepan dalam menerapkan digitalisasi dalam tata kelola perkotaan.
Sistem E-Procurement misalnya, adalah salah satu contoh keberhasilan Surabaya melakukan inovasi.
“Dengan track record kota digital serta kemauan berinovasi, harusnya tidak sulit untuk menerapkan program 5 juta per RW tersebut secara terbuka, semua bisa mengakses, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mewanti-wanti agar program tersebut betul-betul dirasakan oleh pemuda Surabaya tanpa memedulikan latar belakang.
“Jangan sampai di tengah publik muncul kesan bahwa akses terhadap penggunaan dana tersebut hanya terbatas dan diperuntukkan pihak-pihak tertentu saja. Sebab kota ini milik semua,” tutupnya.(*/yl)
