sentralmerahputih.id | Surabaya – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono memberikan ultimatum keras kepada seluruh Kasat Reskrim di jajaran Polda Jatim agar mengawasi dan memastikan anggotanya bekerja secara profesional serta tidak bermain-main dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Kapolda Jatim ketika memberikan arahan kepada seluruh Kasat Reskrim jajaran Polda Jatim, di Mapolda Jatim, Senin (16/11/2026).
Ia secara khusus mengingatkan para Kasat Reskrim agar tidak membiarkan anggotanya melakukan pelanggaran maupun menyalahgunakan kewenangan.
Bahkan, Irjen Pol Dekananto secara terbuka menyatakan tidak segan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap anggota yang tidak mau berubah.
“Untuk Kasat Reskrim jangan main-main sama saya, jangan ngetes-ngetes saya, ingatkan anggotamu kalau tidak mau berubah akan saya pecat,” tegas Irjen Pol Dekananto.
Kapolda Jatim juga mengingatkan agar para anggota Reskrim selalu profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
“Jangan kalian melacurkan diri kalian hanya untuk menerima sesuatu kemudian melacurkan instutusi ini. Saya tidak mau dari LP, mau dari gelar perkara, mau naik sidik bayar, mau menetapkan tersangka bayar, Saya minta mulai hari ini tinggalkan itu,” tegas Kapolda Jatim.
Ia menambahkan, kalau budaya seperti itu masih ada, harus segera dilakukan evaluasi, karena masih banyak anggota polisi yang mau bekerja secara jujur dalam menjalankan tugas.
“Kepercayaan masyarakat terhadap kita jangan disalahgunakan, sekarang ini budaya baru, polisi bersama masyarakat, mari kita bersama-sama berubah untuk memberikan layanan dalam bidang penegakan hukum dengan baik,” pesan Kapolda Jatim.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran reserse kriminal, mulai tingkat Polda, Polres hingga Polsek, agar menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum.
Ultimatum tersebut juga menegaskan bahwa pimpinan tidak akan memberikan toleransi terhadap perilaku anggota yang mencederai institusi Polri, terlebih jika berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.
Sebagai ujung tombak penegakan hukum, fungsi reserse dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan kepentingan pribadi, tekanan pihak tertentu, maupun transaksi yang bertentangan dengan hukum.
Penegasan Kapolda Jatim ini sekaligus menjadi ujian bagi para Kasat Reskrim dalam melakukan pengawasan internal dan pembinaan terhadap anggotanya.
Masyarakat tentu berharap ultimatum tersebut tidak berhenti sebatas pernyataan. Pengawasan, evaluasi, dan tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus benar-benar diwujudkan.
Sebab, kepercayaan publik terhadap Polri tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari integritas aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum.(her)






