sentralmerahputih.id | Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis sidang memutuskan dua sanksi terhadap Ahrie, yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah saat Ahrie menjabat sebagai pejabat di Bareskrim Polri.
Namun, Ahrie menyatakan mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
Kasus ini sebelumnya ditangani Bareskrim Polri dengan menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, hingga pengusaha sepanjang 2025–2026.
Polri mengungkapkan dugaan penyadapan dilakukan tanpa dasar proses penegakan hukum yang sah. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Putusan PTDH terhadap Ahrie menjadi perkembangan penting dalam penanganan kasus yang menyita perhatian publik tersebut. Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.(red)
