sentralmerahputih.id | Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan akan mengalami kekosongan ratusan kursi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2025 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ilzam Nuzuli, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 705 PNS akan memasuki masa purna tugas sepanjang tahun tersebut.
Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya merupakan guru, sementara sisanya terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. “Untuk bulan Maret saja, sudah ada 38 PNS yang pensiun,” ungkap Ilzam.
Untuk mengatasi kekosongan jabatan struktural akibat pensiun, Pemda Banyuwangi, melalui BKPP, akan menerapkan sistem rangkap jabatan sementara atau Pelaksana Tugas (Plt). Contohnya, posisi Kepala Dinas Kependudukan yang ditinggalkan oleh pensiunan akan dirangkap oleh pejabat lain.
Terkait pengisian posisi PNS yang pensiun, Ilzam menjelaskan bahwa jumlah P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diterima belum sepenuhnya menutupi kekosongan tersebut. Meskipun rekrutmen P3K telah dilakukan, jumlahnya tidak berbanding lurus dengan jumlah PNS yang pensiun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kapasitas.
“Saat ini, BKPP masih fokus menyelesaikan proses rekrutmen non-ASN yang memenuhi syarat untuk P3K. Setelah proses tersebut selesai, baru kita akan mempertimbangkan rekrutmen selanjutnya,” jelas Ilzam.
Lebih lanjut, Ilzam menambahkan bahwa Pemda Banyuwangi, melalui BKPP, juga tengah berupaya untuk meningkatkan kompetensi ASN yang ada melalui berbagai program, salah satunya adalah serangkaian webinar selama bulan Ramadhan. Webinar ini mengangkat tema-tema yang relevan dengan bulan puasa, seperti “Puasa Sehat, Kinerja Hebat” dan “Mengelola Stres untuk Menuju Sukses”. Para narasumber yang diundang pun merupakan ahli di bidangnya, termasuk psikolog klinis.
Pemda Banyuwangi berharap dengan strategi ini, kekosongan PNS di tahun 2025 dapat teratasi secara bertahap dan kinerja pemerintahan tetap optimal. Langkah-langkah lebih lanjut terkait pengisian posisi yang kosong akan diputuskan setelah proses rekrutmen P3K saat ini selesai dan akan dipertimbangkan kebijakan lebih lanjut dari Bupati.
