sentralmerahputih.id | Banyuwangi – Rencana penayangan film bertajuk “Santet Banyuwangi” produksi MD Pictures telah menimbulkan kontroversi besar di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyatakan tidak pernah memberikan izin atau melakukan koordinasi dengan rumah produksi terkait pembuatan film tersebut. Kontroversi ini bermula dari rilisnya teaser poster film di akun Instagram MD Pictures pada Rabu, 5 Maret 2025.
Pejabat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Taufik Rohman, menyatakan kekecewaannya atas tindakan MD Pictures. “Film ini tidak pernah meminta izin atau koordinasi dengan kami. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat menyayangkan hal ini, apalagi menggunakan nama Banyuwangi dalam judulnya,” tegas Taufik. Ia khawatir film tersebut akan merusak citra Banyuwangi yang selama ini dikenal dengan hal-hal positif. Taufik berharap lembaga terkait tidak memberikan izin penayangan film yang dijadwalkan tayang Mei 2025 ini.
Sentimen serupa diungkapkan oleh Ketua DPC Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Banyuwangi, Deni Sunanuddin. Ia menyatakan warga Banyuwangi merasa tersinggung dan marah atas pembuatan film ini. “Kami sebagai warga Banyuwangi bukan hanya tersinggung, tapi sangat marah karena ini sangat mencederai citra Banyuwangi,” kata Deni, didampingi Kabir Hukum DPC PARFI Banyuwangi, Alek Budi Setiawan.
Penolakan terhadap film “Santet Banyuwangi” juga datang dari Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Banyuwangi. Ketua Komite Media Rekam DKB Banyuwangi, A. Rahmatullah John, menegaskan bahwa masyarakat Banyuwangi merasa dirugikan. “Kami dari dulu hingga saat ini terus berbenah, bangkit membangun daerah kami,” tegas John. Ia pun meminta agar penayangan film tersebut dibatalkan.
Kontroversi ini menyoroti pentingnya koordinasi antara rumah produksi film dan pemerintah daerah, khususnya dalam penggunaan nama daerah dalam judul film. Penggunaan nama Banyuwangi yang dikaitkan dengan “santet” dinilai berpotensi merusak citra pariwisata dan pembangunan daerah yang telah susah payah dibangun. Ke depan, diharapkan adanya mekanisme yang lebih jelas dan tegas dalam memberikan izin pembuatan film yang melibatkan nama daerah, guna menghindari kontroversi serupa.
